Catatan Akhir Tahun 2017, Kosgoro 1957 Minta Golkar Tarik Anggota di Pansus KPK

Bahwa bangsa ini sudah cukup lama menghadapi bahaya korupsi yang akut, bahkan bahaya ini makin mewabah dalam berbagai bentuk, cara dan eskalasinya. Perilaku korup merupakan bahaya yang mengancam harmoni dan keutuhan bangsa, sebab beberapa bangsa dan negara bisa bubar karena masalah korupsi. Karena itu, bahaya korupsi layak diposisikan sebagai bentuk penjajahan oleh anak negeri sendiri kepada bangsa sendiri.

Namun KOSGORO 1957 prihatin, setelah mencermati, bahwa terjadi gejala “rivalitas” dan “gesekan” institusi penegakan hukum dalam memberantas korupsi dan acapkali prilaku korup-pun menjangkiti aparat penegak hukum itu sendiri. KPK, Kepolisian Negara dan Kejaksaan harus menjaga harmoni untuk tujuan yang sama memberantas korupsi.

Masing-masing lembaga penegakan hukum, harus bertindak professional dan proporsional. KOSGORO 1957, sangat committed dalam upaya memberantas korupsi, dan karenanya KOSGORO 1957 memberikan dukungan moril kepada KPK, namun mengingatkan KPK agar harus lebih hati-hati di dalam menegakkan tata kelola internal KPK, yang berkaitan dengan pengawasan anggaran, pengawasan barang sitaan negara, tata kelola SDM di internal KPK dengan prinsip “menyelesaikan masalah tanpa masalah” dan bertindak adil melakukan penegakan hukum tanpa memandang afiliasi politik, ikatan primordial, agama, partai politik, organisasi dan lain-lainnya;

Namun dalam rangka mendukung gerakan “Golkar Bersih”, maka KOSGORO 1957 meminta dan mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil MUNASLUB 2017, agar segera menarik keanggotaan Partai Golkar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR RI.

Tanpa mengabaikan urgensi penegakkan hukum, KOSGORO 1957 mengusulkan kepada berbagai aparat penegakkan hukum dalam penangan korupsi, khususnya KPK, Wajib mengedepankan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi melalui, sosialisasi, desiminasi, edukasi dan lain sebagainya. KOSGORO 1957, siap berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi dengan mengembangkan kemitraan-strategis bersama stakeholder terkait, termasuk perguruan tinggi;

6. Pembangunan Kebudayaan dan Pendidikan

KOSGORO 1957 mencermati di dalam masyarakat bangkitnya semangat individualisme, neo-feodalisme dan memudarnya semangat kebangsaan. Hal mana antara lain, berpangkal pada haluan pendidikan nasional kita, yang belum sunguh-sungguh mewujudkan insan manusia yang patriotik; nasionalis; berintegritas; mempunyai jatidiri yang kuat dan berkarakter.

KOSGORO 1957, mencermati, bahwa beban kurikulum pendidikan, terlihat terlalu beraneka ragam, tanpa orientasi dan fokus yang jelas, Akibatnya, dari sistem pendidikan ini, cenderung melahirkan manusia individualistik dan tidak peka terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Karena itu, KOSGORO 1957 menginginkan pola kurikulum, hendaknya berorientasi pada kepiawan dan keberanian menyelesaian masalah.

Peserta didik harus dibiasakan terdidik dan terlatih dalam menyelesaikan masalah. Karena itu, pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila perlu diberikan secara signifikan dan orientasi kurikululm harus diubah, agar mampu menjawab tantangan dan permasalahan dalam masyarakat dengan ideologi kebudayaan dan pendidikan dalam haluan Pancasila secara utuh..

Selain itu pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila sejak dini termasuk pada tingkatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), dimaksudkan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, paham kebangsaan, rasa kebangsaan sebagai upaya untuk melawan eksklusifisme terhadap upaya-upaya “kapitalisasi” berbagai ikatan-ikatan primordial, seperti suku, agama dan rasial sebagai sebuah “perkakas” politik dalam mewujudkan “kepentingan politik” suatu golongan.

KOSGORO 1957, siap berperan aktif dalam memperkuat jiwa kebangsaan Indonesia pada “titik-hulu”, ialah; proses pendidikan di tingkat PAUD dan pendidikan dasar melalui kerjasama kemitraan dengan berbagai stake holder terkait.

Pernyataan ini ditulis Ketua Umum Kosgoro 1957, Agung Laksono