Surat Terbuka kepada Menteri ESDM: Blok Mahakam untuk Rakyat

Sejauh ini Pemerintah tidak pernah mengungkap tentang biaya akuisisi cadangan Mahakam. Jika Total dan Inpex hanya membayar signatory bonus dan pemerintah tetap menyembunyikan proses dan biaya perpanjangan kontrak Blok Mahakam, maka dapat diasumsikan akan terjadi korupsi yang merugikan negara puluhan triliun Rp. Oleh karena itu, kami menuntut agar DPR dan KPK pun ikut terlibat aktif mengawasi dan menjamin agar proses perpanjangan kontrak Blok Mahakam sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari korupsi.

Setiap upaya yang dilakukan untuk membatasi dan menghilangkan hak Pertamina untuk menjadi operator di Blok Mahakam, sambil menyebarkan informasi yang sesat dan menyesatkan dapat dianggap sebagai penghianatan terhadap konstitusi, merendahkan martabat dan kemampuan bangsa, melecehkan hak rakyat dan mengabaikan tuntutan reformasi berupa pemerintahan yang bebas KKN.

Kami menuntut agar seluruh pejabat negara di lingkungan ESDM yang telah melakukan manipulasi informasi dan kebohongan publik untuk segera mengundurkan dari jabatan. Kami meminta aparat penegak hukum, terutama KPK, untuk memeriksa, menyidik dan memeroses para pelaku sesuai peraturan yang berlaku. Akhirnya, kami meminta Pemerintah dan DPR untuk segera memutuskan masalah kontrak Blok Mahakam ini dalam waktu singkat sesuai konstitusi, kepentingan strategis nasional, mengikuti prinsip good governance dan bebas KKN. Blok Mahakam harus dikelola oleh BUMN bagi kesejahteraan RAKYAT.

Jakarta 25 Pebruari 2013

IRESS bersama Petitor Petisi Blok Mahakam

Marwan Batubara – M Hatta Taliwang

TRIBUNNERS TERBARU