TOPIK
Pilkada Serentak 2024
-
Sebelum terjun ke dunia politik, Ratu Zakiyah adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang.
-
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Bawaslu siapkan 18.972 jajaran ad hoc untuk awasi jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan rekapitulasi Pemilu 2024.
-
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan PSU.
-
Mendagri Tito Karnavian menyemprot 6 dari 24 daerah yang mengaku tidak mampu membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.
-
DPR bakal menyerahkan hasil evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2022-2027 kepada pihak pemerintah.
-
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, bersikukuh Mendes Yandri Susanto tidak cawe-cawe dalam Pilkada Serang 2024.
-
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan DPR terbuka untuk melakukan evaluasi Bawaslu dan DKPP buntut Pemungutan Suara Ulang di sejumlah daerah.
-
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan hasil evaluasi tersebut bisa menjadi landasan pemerintah mencopot pimpinan DKPP.
-
Pemerintah dan DPR perlu merancang regulasi yang lebih ketat guna mencegah kelalaian penyelenggara pemilu sehingga meminimalisir PSU.
-
Mudiyati Rahmatunnisa, menyoroti fenomena semakin maraknya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
-
Ia meyakini PSU Kab Serang tidak akan mengubah kemenangan dari pasangan nomor urut 02 Ratu Zakiyah-Najib Hamas.
-
Berikut daftar konflik antar pendukung calon bupati Puncak Jaya di Papua Tengah hingga mengakibatkan 3 korban tewas.
-
Mohammad Toha meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah saat Ramadan atau menjelang Idulfitri harus ditinjau ulang.
-
Agus Kogoya (25) tewas usai dibacok oleh orang tak dikenal saat bentrok antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya.
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal mengevaluasi jajaran ad hoc yang wilayah kerjanya harus melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
-
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan kesiapan anggaran PSU di 24 daerah masih sangat terbatas.
-
Pimpinan KPU Banjarbaru diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) buntut pelanggaran etik.
-
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan pemungutan suara ulang di 24 daerah bukan sepenuhnya akibat kesalahan mereka.
-
KPU menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.
-
Afif mengingatkan untuk jajarannya tetap bertanggung jawab serta melaksanakan semua proses dan tahapan PSU. Ia juga meminta mereka untuk tetap optimis
-
DPR usulkan alokasi APBN sebesar Rp 700 miliar untuk dukung PSU Pilkada 2025.
-
APBD dipastikan tidak akan sanggup untuk menanggung biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang diperkirakan mencapai Rp 1 triliun.
-
KPU harus bertanggung jawab atas dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
-
Pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah menjadi pukulan telak bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
KPU belum memberikan jawaban tegas apakah sudah ada jaminan dari pemerintah untuk anggaran pemungutan suara ulang (PSU).
-
Dede Yusuf, menyampaikan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah, terutama penerapan tata tertib baru.
-
DPR meminta dukungan APBN jika APBD mengalami kekurangan dalam membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkap perkiraan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
-
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, mengungkapkan pihaknya tak memiliki cukup anggaran untuk mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
Pendidikan GO
