Pendidikan GOTAG
Revisi UU Pilkada
Berita
-
Ketua DPR Harap Parpol Tidak Lakukan Judicial Review UU Pilkada
Jika pada akhirnya akan ada judicial review terhadap UU Pilkada hal itu adalah sebuah keniscayaan dan harus diterima.
-
Pengamat: UU Pilkada Bikin Bawaslu Seperti Tak Punya Kewenangan
"Artinya Bawaslu mendapat kewenangan kosong. Karena yang akan diberi sanksi sudah dilegalkan," ujar Toto.
-
Ini Sejumlah Poin Penting Revisi UU Pilkada yang Disahkan DPR Hari Ini
"Pasangan calon atau calon yang meninggal menjelang hari H pemungutan suara tetap terhitung sebagai pasangan calon," kata Rambe.
-
Pengamat: Petahana Juga Harus Mundur Jika Mencalonkan Lagi Kepala Daerah
Pasalnya, anggota dewan yang akan maju kembali pada pemilihan legislatif, tidak perlu mengajukan cuti atau bahkan mundur dari jabatannya.
-
Revisi UU Pilkada, Apkasi Dukung Pemerintah
"Jadi, kalau kami mundur di tengah jalan berarti kami melanggar sumpah dan mengabaikan amanah rakyat,” kata Ketua Umum Apkasi masa bakti 2015-2020.
-
DPR RI Serius Pada Revisi UU Pilkada
Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan mengapresiasi pemerintah yang telah bekerja keras membahas RUU Pilkada bersama DPR.
-
Panja Revisi UU Pilkada: Satu Poin Masih Belum Disepakati
Masih ada satu poin yaitu tentang mundur atau tidaknya anggota dewan untuk maju menjadi kepala daerah.
-
Pemerintah Belum Bersikap Soal Sistem Pemilu 2019
"Mayoritas Parpol itu memilih proposioal terbuka. Kami ikut mayoritas parpol saja maunya seperti apa," ujar Tjahjo.
-
Tersangka Korupsi tidak Bisa Ikut Pilkada Serentak 2017
Pilkada serentak 2017 yang akan diselenggarakan Februari tahun depan akan dilengkapi aturan yang ketat bagi para calon kepala daerah.
-
Di Pilkada Serentak 2017 Panwaslu Bisa Selesaikan Sengketa Cakada
Jelang Pilkada serentak 2017, DPR bersama pemerintah terus mengebut revisi UU Pilkada.
-
Komisi II DPR Sepakat Anggota Dewan Tak Perlu Mundur Jika Mencalonkan di Pilkada
"Kalau jumlah syaratnya sedikit, ini supaya tidak ada lagi calon tunggal,' kata Arteria.
-
Nasdem: Banyak Cacat Dalam Draft Revisi UU Pilkada
Draft Revisi UU Pilkada No. 8 Tahun 2015 dinilai semakin jauh dari tujuan akhir pilkada yaitu menyejahterakan rakyat.
-
Mahfud MD: Persentase Dukungan Calon Independen Tak Perlu Diubah
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai bahwa syarat persentase dukungan minimal untuk calon independen pada Pilkada serentak tak perlu di
-
Komisi II DPR RI Bahas Revisi UU Pilkada
Revisi UU Pilkada menjadi perdebatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II.
-
Sandiaga Tidak Setuju Syarat Calon Independen Diperberat
Menurut dia, hal itu sama saja membunuh kesempatan para calon kepala daerah yang ingin maju dari jalur perseorangan.
-
DPR Sudah Terima Draf Usulan Revisi UU Pilkada dari Pemerintah
Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menjelaskan draf usulan pemerintah itu sampai ke tangan DPR sebelum para wakil rakyat reses.
-
Usul Kemendagri: Pejabat Negara Tak Perlu Mundur Saat Mencalonkan Kepala Daerah
Artinya, pemerintah daerah kehilangan tiga orang yang sangat berintegritas dan digantikan oleh orang partai.
-
Revisi UU Pikada, Pemerintah Usul Biaya Penyelenggaraan Pilkada Ditanggung Daerah
Usulan tersebut, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, masuk dalam draft Revisi UU Pilkada.
