Pendidikan GOTAG
Revisi UU Pilkada
Berita
-
DPR Membangkang, Dewan Guru Besar UI Minta Revisi UU Pilkada Dihentikan
Mereka menegaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat bagi semua, termasuk semua lembaga tinggi negara.
-
Polisi Ultimatum Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada Agar Tak Berbuat Tindakan Anarkis
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, pihaknya meminta kepada para pendemo untuk melakukan aksinya sesuai dengan aturan
-
3.286 Aparat Gabungan Amankan Demo Tolak Revisi UU Pilkada di DPR dan Patung Kuda Hari Ini
Pihak kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas terkait adanya demo tersebut. Namun, hal ini masih bersifat situasional.
-
Kebut Revisi UU Pilkada, DPR Berpotensi Melanggar Pancasila dan UU-nya Cacat Sejak Terbitkan
Ia mengingatkan pihak DPR bahwa perubahan suatu undang-undang yang tidak meminta partisipasi masyarakat tidak memenuhi tujuan hukum itu sendiri ya
-
Menkumham Baru Pastikan Revisi UU Pilkada akan Anulir Putusan MK Jika Sudah Diundang-undangkan
Meski begitu, Supratman belum dapat memastikan apakah pemerintah melalui Kemenkumham akan bisa langsung mengesahkan revisi UU Pilkada tersebut atau
-
Sikapi Revisi UU Pilkada, Akademisi hingga Pakar Hukum Ancam Lakukan Pembangkangan Sipil
CALS mengatakan, Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM) Plus ditengarai hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan
-
Momen Supratman Hadiri Rapat Perdana Baleg sebagai Menkumham, Langsung Bahas RUU Pilkada
Pada rapat perdananya ini, Supratman bersama Baleg langsung membahas revisi Undang-undang Pilkada atau RUU Pilkada, Rabu (21/8/2024) pagi.
-
Revisi UU Pilkada Dinilai Upaya Jokowi dan KIM Plus Pertahankan Kekuasaan
Bivitri Susanti menjelaskan pengabaian Putusan MK itu dilakukan melalui proses revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR
-
Isu DPR Mau Revisi UU Pilkada Anulir Putusan MK, Feri Amsari: Tak Boleh Diakal-akali
Feri Amsari tegaskan DPR tak boleh mengubah putusan MK 60/PUU-XXII/2024 karena sudah final dan berlaku sejak dibacakan.
-
Baleg DPR Rapat Bahas Revisi UU Pilkada Hari Ini, PDIP Beri Wanti-wanti
Badan Legislasi atau Baleg DPR akan menggelar rapat membahas revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada, Rabu (21/8/2024) pukul 10.00 WIB, pagi ini.
-
Komite I DPD RI Terima Aspirasi Revisi UU Pilkada dari ADEKSI
Komite I DPD RI menerima aspirasi dari Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tentang keadilan dan ruang demokrasi yang lebih luas dalam Pemili
-
KPU Ingin Larangan Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada Masuk dalam Revisi UU Pilkada
Ia mengatakan, sebenarnya sudah tidak ada persoalan pada subtansi larangan mantan koruptor mengikuti pilkada.
-
Tanggapan Pengamat Terkait Revisi UU Pilkada: Waktunya Sangat Mepet
Menurut pengamat, revisi UU Pilkada terbentur dengan waktu Pilkada yang akan dilaksanakan pada September 2020.
-
Pengamat: Perlu Revisi UU untuk Larang Eks Koruptor Maju Pilkada
Lebih jauh ia melihat, hambatan dari pelarangan eks koruptor maju dalam Pilkada terletak pada Undang undang terkait.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pasal 158 UU Pilkada Seharusnya Dibatalkan
Adanya pembatasan angka untuk melayangkan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada, merupakan tindakan yang menghalangi pencari keadilan.
-
Undang-Undang Pilkada Hasil Revisi Berpotensi Dimanfaatkan Jegal Pasangan Calon Terpilih
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan isi Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 berpotensi digunakan untuk mengganjal hasil Pilkada
-
Anggota DPR: Terlalu Kecil UU Pilkada untuk Jegal Ahok
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa UU Pilkada dibuat tidak hanya untuk DKI Jakarta saja
-
Artis Hengky Kurniawan Cuma Mau Keluarkan Rp 2 Miliar Maju di Pilkada Bekasi
Hengky tak menampik membutuhkan modal besar untuk mencalonkan diri.
-
Pengamat UI Nilai Pemilih Pemula Tidak Diakomodir dalam UU Pilkada yang Baru Direvisi
Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa dukungan hanya bisa diberikan oleh pemilih yang berdomisili minimal satu tahun di tempat pemilihan.
-
Komisi II Tegaskan Verifikasi Faktual tidak Bebani Calon Independen
Anggota Komisi II Tamanuri berpendapat bahwa tidak ada maksud dari DPR untuk membebani calon independen dengan aturan verifikasi faktual.
