Pendidikan GOTAG
Revisi UU BUMN
Berita
-
Lima BUMN Tetap di Bawah Kontrol Kemenkeu Pasca-Revisi UU BUMN
Lima BUMN tetap di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN selesai direvisi.
-
Firnando Ganinduto: Revisi UU BUMN Tegaskan Pengawasan dan Etika Penyelenggara Negara
Revisi UU BUMN tegaskan komisaris dan direksi sebagai penyelenggara negara, wajib akuntabel, diawasi BPK, dan dilarang rangkap jabatan.
-
Siapa Calon Kepala BP BUMN? Ini Penjelasan Menkum Supratman
Andi Agtas menegaskan bahwa penunjukan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sepenuhnya berada di tangan presiden.
-
11 Poin Penting Revisi UU BUMN, Status Baru BUMN hingga Larangan Rangkap Jabatan
Andre memaparkan sejumlah pokok pikiran yang menjadi materi penting dalam RUU BUMN.
-
Revisi UU BUMN Kemungkinan Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Pekan Depan
Panja RUU BUMN akan melanjutkan ke pendalaman tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) malam ini.
-
DPR Dua Kali Revisi UU BUMN, Pengamat: Hanya untuk Memoles Danantara
Revisi kebut itu jadi bukti DPR dan pemerintah lebih sibuk memoles Danantara ketimbang memperkuat tata kelola BUMN secara menyeluruh.
-
DPR Revisi UU BUMN Dua Kali dalam Setahun, Formappi: Aneh dan Cerminan Rapuhnya Hukum
Rencana ini menjadi sorotan lantaran dalam tahun 2025, revisi UU BUMN dilakukan sebanyak dua kali.
-
Rapat di DPR, Pakar Hukum Setuju Keuangan BUMN Termasuk Keuangan Negara
Presiden memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
-
Kementerian BUMN Turun Status Jadi Badan Penyelenggara di Draft Revisi UU BUMN
Dalam draft RUU BUMN, Kementerian BUMN akan turun status dan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN.
-
Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Atur Larangan Wamen Rangkap Komisaris
Menurut Mufti praktik rangkap jabatan tersebut memicu kekecewaan publik di tengah sulitnya akses terhadap lapangan pekerjaan.
-
Usai Surpres Diumumkan, Komisi VI DPR Tancap Gas Bahas Revisi UU BUMN
Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah akademisi dan pakar untuk mendapatkan masukan terkait Revisi UU BUMN.
-
Feri Amsari: Isi UU BUMN Bertolak Belakang dengan Ide Prabowo Buru Koruptor Sampai Antartika
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai ada upaya meloloskan koruptor di BUMN dari jerat hukum lewat revisi UU BUMN No. 1 Tahun 2025.
-
Revisi UU BUMN Bikin Direksi-Komisaris Tak Bisa Diusut soal Kasus Korupsi, KPK Dikebiri?
KPK dianggap dikebiri dalam penanganan kasus korupsi jika pelakunya adalah jajaran direksi maupun komisaris perusahaan BUMN usai ada revisi UU BUMN.
-
Komisi VI DPR Dorong Perbaikan Perusahaan Pelat Merah Melalui Revisi UU BUMN
Langkah pembenahan perusahaan pelat, satu di antaranya melalui revisi UU BUMN yang kini masih dalam tahap penyusunan di Komisi VI DPR.
