Pendidikan GOTAG
PTUN
Berita
Foto (1)
-
Saling Gugat Perkomhan vs Mahfud MD Berujung Damai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Saling gugat antara PERKOMHAN dan Menko Polhukam RI Mahfud MD berujung damai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah melalui beberapa tahap mediasi
-
Soal Putusan Gugatan Fadel, Mantan Ketua MK Sebut PTUN Melampaui Kewenangannya
Hal ini disampaikan Hamdan ketika ditanya tentang PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad atas SK DPD RI.
-
Pakar Hukum Tata Negara: PTUN Parah Kalau Mencampur Pengadilan Tata Negara dengan Administrasi
Wilayah PTUN, kata Refly, hanya masalah administrasi bukan keputusan politis. Pergantian wakil ketua MPR adalah keputusan politik
-
Sidang Terkait Vaksin Halal di PTUN Jakarta, Ketua ITAGI Dihadirkan Sebagai Saksi Ahli
PTUN Jakarta menggelar persidangan gugatan soal vaksin halal yang diajukan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), Jumat (19/5/23).
-
PTUN Kabulkan Gugatan Fadel, Kuasa Hukum DPD Ingatkan Ada UU MD3 dan UU Administrasi
Sidang paripurna DPD didasarkan kepada pendapat secara lisan dan tertulis dari anggota DPD yang dilindungi oleh Undang-Undang MD3.
-
Putusan PTUN yang Mengadili Hasil Paripurna DPD RI Dinilai Bahayakan Sistem Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad berbahaya bagai sistem ketatanegaraan
-
Pakar Hukum Ingatkan Bahaya Pemerintahan oleh Hakim Jika PTUN Kabulkan Gugatan Fadel
Refly Harun mengingatkan bahaya jika Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara hasil sidang paripurna DPD RI.
-
Demokrat yakin Pengajuan PK Kubu Moeldoko ke MA Ditolak Hakim, Ini Alasannya
Kata Mehbob, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak PK kubu KSP Moeldoko.
-
Respons KPK Sikapi Laporan Brigjen Endar Priantoro ke Polda Metro Jaya: Harusnya PTUN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pelaporan eks Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke Polda Metro Jaya.
-
Kapolri: Brigjen Endar Priantoro Bakal Perjuangkan Haknya Lewat Dewas KPK dan PTUN
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara soal status Brigjen Endar Priantoro yang masih belum jelas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Tolak Permenaker 5/2023, Serikat Buruh Akan Ajukan Perlawanan Hukum ke PTUN dan MA
Said Iqbal mengatakan, langkah hukum pertama adalah mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan Permenaker tersebut
-
Pengamat Sebut Pimpinan MPR Tak Punya Alasan Tunda Pelantikan Tamsil Linrung
Ketua umum partai politik diminta menegur dan menarik kader-kadernya yang duduk sebagai pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
-
Partai Buruh Tolak Permenaker 5 Tahun 2023 yang Bolehkan Perusahaan Bayar Upah 75 Persen
Aturan yang membolehkan perusahaan padat karya tertentu orientasi ekspor membayar upah 75 persen itu melanggar ketentuan Undang-Undang
-
Otto Hasibuan Harap Menkumham Laksanakan Putusan PTUN Terkait SK Kepengurusan Peradi
Otto Hasibuan mengatakan, PTUN Jakarta juga mewajibkan tergugat Menkum HAM untuk mencabut kedua SK tersebut.
-
Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Pimpinan MPR Menunda Pelantikan Tamsil Linrung
Pimpinan MPR RI dinilai tak ada alasan lagi untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR
-
Begini Tanggapan Menteri ATR/BPN Atas Gugatan Pontjo Sutowo Soal Hotel Sultan
Menteri ATR/BPN respon atas gugatan Pontjo Sutowo terkait tanah dan bangunan Hotel Sultan.
-
AIPI Respons Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) merespons soal putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) terkait gugatan Partai Prima.
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Hakim PN Jakarta Pusat yang Jatuhkan Putusan Tunda Pemilu 2024 Layak Dipecat
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan hakim yang memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda pemilu layak dipecat.
-
Mantan Ketua MK Pertanyakan Kompetensi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Pemilu Ditunda
Eks Ketua MK Hamdan Zoelva mempertanyakan kompetensi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan Pemilu 2024 ditunda.
-
Komnas LP-KPK Gugat Kebijakan Terkait Biaya Penempatan PMI
Pekerja Migran Indonesia dengan negara tujuan Taiwan dibebankan biaya penempatan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved