Pendidikan GOTAG
PTUN
Berita
Foto (1)
-
Alasan Hakim MK Enny Nurbaningsih Tidak Hadiri Sidang Gugatan Anwar Usman di PTUN
Enny Nurbaningsih mengatakan, dalam menyikapi gugatan Anwar Usman, para hakim bersikap sesuai hukum acara tak bisa hadir langsung dalam sidang PTUN
-
Merespons Gugatan Anwar Usman, MKMK Serahkan Surat Pernyataan Sikap ke PTUN Hari Ini
Gugatan tersebut dibuat Anwar Usman karena keberatannya terhadap pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, sebagai penggantinya
-
KPU Tolak Putusan PTUN, Pemilu DPD RI di Sumbar Dinilai Inkonstitusional
Komisi Pemilihan Umum diingatkan mencetak surat suara tanpa menyertakan Irman Gusman dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Anggota DPD RI dari Sumbar.
-
Respons Istana soal Presiden Jokowi Digugat ke PTUN oleh TPDI
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengajukan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Advokat TPDI dan Perekat Nusantara Gugat Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi ke PTUN Jakarta
Advokat TPDI & Perekat Nusantara Jumat (12/1/2024) siang akan mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pejabat Negara ke PTUN Jakarta.
-
Soal Gugatan Anwar Usman, MK Harap PTUN Bisa Menguatkan Eksistensi Putusan MKMK
Suhartoyo mengatakan, MK belum dapat merespons secara kelembagaan gugatan yang disebut-sebut terkait pengangkatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi
-
Ketua MK Tegaskan Para Hakim Tetap Solid Meski Ada Gugatan Anwar Usman di PTUN
Suhartoyo menyinggung soal gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.
-
Ketua MK Sebut Belum Kunjung Dapat Salinan Gugatan Anwar Usman di PTUN
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo buka suara mengenai gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.
-
Anwar Usman Soal Kemungkinan Hadir Langsung Jika Dipanggil PTUN: Saya Warga Negara Paling Taat Hukum
Anwar Usman buka suara ihwal rencana kehadirannya dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, jika nantinya menerima panggilan.
-
Kaleidoskop 2023: Buntut Panjang Putusan MK yang Loloskan Gibran Cawapres, Anwar Usman Melawan
Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan pada 2023 setelah mengabulkan gugatan soal batas usia Capres-cawapres yang meloloskan Gibran jadi cawapres.
-
Pakar Tata Negara: Tak Ada Kewenangan KPU Menolak Putusan PTUN Irman Gusman
KPU wajib mematuhinya sesuai asas hukum yang berlaku di seluruh dunia yaitu asas Res judicata pro veritate habetur
-
Sidang Perdana Gugatan Anwar Usman Terhadap Ketua MK di PTUN Digelar Tertutup
Adapun kuasa hukum dari pihak Denny Indrayana keluar lebih dulu, tepat saat sidang masih berlangsung.
-
Sidang Perdana Gugatan Anwar Usman Dijadwalkan Digelar Hari Ini, MK Belum Dapat Informasi dari PTUN
Meski demikian, Hakim MK Enny Nurbaningsih mengatakan, belum ada informasi dari PTUN Jakarta terkait perkara ini.
-
Denny Indrayana Ajukan Sebagai Tergugat Terkait Gugatan Anwar Usman Terhadap Ketua MK di PTUN
Denny mengatakan, ada tiga agenda yang telah dan akan dilakukan pihaknya dalam rangka melakukan advokasi publik dan kontrol atas kinerja MK.
-
KPU Siap Hadapi Semua Aduan Soal Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan siap menanggapi semua aduan terkait Pemilu 2024.
-
DPR dan Presiden Digugat ke PTUN Buntut RUU Masyarakat Adat Tak Kunjung Disahkan
PPMAN mendaftarkan gugatan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia ke PTUN.
-
Soal Dugaan Gratifikasi SDN Cibeureum 1, Wali Kota Bogor Bima Arya Bakal Digugat ke PTUN
Nopi Yeni bakal menggugat SK Wali Kota Bogor usai pencopotannya sebagai kepala sekolah karena dugaan gratifikasi atau pungli PPDB 2023.
-
Kemendag Siap Hadapi Gugatan Pengusaha Ritel ke PTUN Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng
Aprindo saat ini tengah mengumpulkan surat kuasa dari anggotanya untuk melakukan gugatan bersama atas nama Aprindo.
-
Bawaslu Diminta Tidak Memilih Anggota Pengawas Pemilu yang Diduga Terafiliasi dengan Parpol
Bawaslu RI diminta agar tidak memilih dan menetapkan anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan yang diduga terlibat dalam kegiatan politik tertentu.
-
PK Partai Prima Ditolak, MA: Putusan PTUN Bersifat Final dan Mengikat
MA menolak peninjauan kembali (PK) Partai Prima terkait penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved