TAG
Pengawasan
Berita
Foto (1)
-
Komite Reformasi Kepolisian Diminta Jangan Jadi Alat Politik
pembentukan Komite Reformasi Kepolisian sebagai alat politik atau sarana untuk bagi-bagi kekuasaan demi meredam konflik.
-
Insiden Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan
Insiden keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah mendapat perhatian publik.
-
Keracunan Terus Terjadi, Anggaran MBG Tembus Rp 335 Triliun, DPR Diminta Buat UU Khusus
Anggaran MBG naik tajam, ribuan siswa keracunan. Pengamat minta DPR segera buat UU agar program tak jadi bumerang.
-
Komisi IX DPR: Kasus Keracunan di Bandung Barat Jadi Alarm Keras, Pengawasan MBG Tak Boleh Longgar
Achmad Ru’yat, mengkritik soal maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah tanah air, khususnya di Kab Bandung Barat
-
Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan
Buku Dr Puadi kupas peran strategis Bawaslu dalam pengawasan pemilu, jadi referensi penting bagi pembuat kebijakan.
-
Soroti Penanganan Perkara Patok Tambang Nikel di PN Jakpus, OC Kaligis Minta KPK Ikut Awasi
Perkara patok tambang nikel di PN Jakpus mendapat sorotan publik terkait transparansi dan potensi konflik kepentingan.
-
PPATK Awasi Transaksi Mencurigakan Program Makan Bergizi Gratis, Bentuk Sistem Early Warning
PPATK kunjungan kerja ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung pengawasan dana MBG, program strategis nasional
-
Skandal 212 Merek Beras, Minimarket Diduga Tarik Produk Diam-diam dari Rak
Dari seluruh merek yang ditemukan, dua di antaranya diproduksi oleh perusahaan asal Jakarta yang kini tengah dicurigai Kementan telah memasarkan beras
-
Pengawasan Kejaksaan Dinilai Penting untuk Dilakukan, Ini Alasannya
Bhatara Ibnu Reza menyoroti keterangan mantan camat di Semarang soal adanya penyerahan uang setoran kepada penegak hukum.
-
Fraksi PDI Perjuangan DPR Soroti Temuan BPK di Kemendes PDT, Singgung Minimnya Pengawasan
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Haryanto mengapresiasi capaian WTP Kemendes PDT
-
DPR Minta Aksi Onar WNA di Bali Disikapi secara Tegas!
Aksi brutal WNA di Bali harus disikapi tegas, tidak bisa lagi diabaikan, pengawasan warga asing harus ditingkatkan.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut KPK Tak Perlu Masuk Kepengurusan Danantara untuk Pengawasan
Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar nilai masuknya KPK dalam kepengurusan Danantara bisa timbulkan konflik kepentingan.
-
Komisi VI Desak Pertamina Pulihkan Kepercayaan Publik Imbas Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah
DPR soroti sindikat kejahatan yang sudah lama beroperasi di Pertamina tanpa terdeteksi, perlu perbaikan menyeluruh dalam sistem pengawasan internal.
-
Israel Mengesahkan Undang-undang yang Memberikan Pemerintah Kontrol atas Pengawas Peradilan
Knesset Israel meloloskan undang-undang kontroversial kemarin yang memberikan pemerintah kendali penuh atas penunjukan Komisaris Pengaduan Publik
-
Murid SDN Tidak Punya Guru Sebulan, Ombudsman RI Perwakilan Sumut : Pengawasan Disdik Nias Lemah
Ombudsman perwakilan Provinsi Sumatera Utara akan segera memeriksa Kepala SDN 078481 Idanogawo, Kepala Dinas Pendidikan dan Inspektur Kabupaten Nias
-
Bukan Hak Angket, Setara Institute Nilai Pembenahan Polri Bisa Dilakukan Melalui Hal-hal Ini
Apalagi, belakangan Polri kerap disorot karena ada sejumlah peristiwa khususnya para anggota yang bermasalah.
-
KPK Selisik Proses Pengawasan Kegiatan Investasi di PT Taspen
Kasus dugaan korupsi investasi fiktif di PT Taspen, KPK selisik proses pengawasan kegiatan investasi di PT Taspen (Persero).
-
Desain Pengawasan Pilkada oleh Bawaslu Bakal Beradaptasi Sesuai Geografis Daerah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya bakal memastikan desain pengawasan Pilkada 2024 beradaptasi dengan situasi setiap daerah.
-
Itjen Kementerian Agama: Pengawasan Jadi Kunci Pelaksanaan Anggaran
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kemenag) memastikan pengawalan pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
-
Kemendagri Perkuat Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Daerah
Ia menegaskan, Indonesia sebagai bagian dari komunitas global sehingga mengakui pentingnya interaksi dengan negara lain dalam berbagai aspek kehidupan