Pendidikan GOTAG
Komisi IV DPR
Berita
-
Anggota Komisi IV DPR Minta Menteri KKP Maksimalkan Potensi Kelautan untuk Pariwisata Indonesia
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB Rina Sa'adah meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, untuk mengoptimalkan sektor.
-
Anggota Komisi VI DPR Sorot KKN di Pertamina: Rakyat Tahu, Tetapi Takut Bersuara
Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, menyoroti dugaan kuat praktik nepotisme dalam tubuh Pertamina yang berdampak pada pengelolaan BBM.
-
DPR Ragukan Kemampuan Kades Kohod Bayar Denda Rp 48 Miliar: Nggak Masuk Akal
Kepala Desa Kohod, Tangerang, Arsin, diberi sanksi berupa denda oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 48 miliar.
-
Menteri KKP Lempar Bola Panas Pengusutan Aktor Intelektual di Belakang Kades Kohod ke Bareskrim
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pencarian aktor intelektual di belakang Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, bukanlah kewenangannya.
-
Belum Terima Surat Dari Menteri Keuangan, Komisi IV DPR Tunda Persetujuan Anggaran Mitra Kerja
Komisi IV DPR RI menunda rapat dengan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Penundaan itu karena pihaknya tak menerima surat dari Menkeu.
-
Gelar Rapat dengan KKP Pekan Depan, Komisi IV DPR Bakal Tanya Kelanjutan Investigasi Pagar Laut
Komisi IV DPR RI akan menggelar rapat kembali dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) bahas pagar laut.
-
Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik
Alien Mus mempertanyakan peruntukan 20 juta hektare dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan untuk mendukung swasembada pangan
-
Di Hadapan Komisi IV DPR, Menteri KP Akui Pengawasan Ruang Laut Masih Kurang
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui bahwa pihaknya masih punya keterbatasan dalam pengawasan ruang laut.
-
Ketua Komisi IV DPR Desak Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan Terhadap Pemilik Pagar Laut
Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut.
-
Menteri Sakti Wahyu Trenggono Penuhi Panggilan Komisi IV DPR RI untuk Bahas Pagar Laut Misterius
Menteri Trenggono hanya berlalu saat dimintai tanggapan soal agenda apa yang akan dibahas hari ini. Sakti terlihat langsung masuk ke ruang rapat.
-
VIDEO Besok, Komisi IV DPR Panggil Menteri KKP: Usut Pemilik Pagar Laut di Tangerang
Titiek Soeharto mengaku tak yakin pembuat pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di perairan Tangerang, Banten, adalah nelayan.
-
Ungkap Pemilik Pagar Laut di Tangerang, Besok Komisi IV DPR Panggil Menteri KKP
Titiek mendesak pemerintah untuk segera mengungkap pemilik pagar laut sepanjang 30 kilometer itu.
-
Komisi IV DPR Segera Panggil Menteri KKP Imbas Polemik Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang
Daniel meminta TNI untuk melanjutkan pembongkaran, apalagi atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
-
Dukung Presiden Prabowo Usut Skandal Pagar Laut Tangerang, Komisi IV DPR: Bentuk Tim Investigasi
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai NasDem Arif Rahman, angkat bicara perihal polemik pemasangan pagar laut di Tangerang.
-
Komisi IV DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Pemasangan Pagar Laut di Tangerang
Daniel menegaskan, langkah tegas diperlukan untuk membongkar pihak yang bertanggung jawab di balik pemasangan pagar tersebut.
-
Pimpinan Komisi IV DPR Dukung Pemerintah Perkuat Produksi Garam Dalam Negeri dan Tidak Impor
Menurut politisi PAN ini, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang 60 persen wilayahnya adalah laut menjadi potensi besar dalam
-
Wujudkan Kesejahteraan Petani, Legislator NasDem Tawarkan Solusi Atasi Ketersediaan Pupuk
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman, menyoroti kesejahteraan para petani yang selama ini kondisinya masih terpuruk
-
Anggota DPR Fraksi PKS Sidak Kasus Pemagaran Laut di Tangerang, Minta Pemerintah Ambil Langkah Tegas
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer.
-
Menhut Ingin Ubah 20 Juta Hektar Hutan Jadi Lahan Pangan dan Energi, Anggota DPR: Jangan Buru-buru
Ahmad Yohan menegaskan jangan sampai demi mewujudkan salah satu program Asta Cita tersebut, Menhut mengorbankan kelestarian hutan.
-
Komisi IV DPR: PP Kesehatan Berdampak Luas Terhadap 2,3 Juta Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau
Daniel pun meminta pemerintah harus mempertimbangkan dampak besar yang diterima oleh rakyat kecil dari penerapan PP 28/2024.
