Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Minta Kementerian ATR/BPN Awasi HGU Korporasi dan BUMN
Kementerian ATR/BPN mengawasi berbagai persoalan HGU korporasi, termasuk badan usaha milik negara agar tak mengorbankan atau mengambil hak masyarakat.
-
Berasal dari Polri, Sekjen Baru Kementerian ATR Diminta DPR Tegakkan Hukum dan 'Pukuli' Mafia Tanah
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Sekjen Kementerian ATR/ BPN Pudji Prasetijanto Hadi untuk menegakkan hukum di sektor pertanahan
-
Pimpinan Komisi II DPR Ingatkan Kementerian ATR soal Potensi Fraud Terkait Tata Kelola Keuangan
Rizqy mengatakan hal tersebut merujuk pada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2024.
-
Soal Politik Uang dalam PSU Pilkada Barito Utara, Bawaslu Sebut Usut Pelanggaran Saat Tahapan
Bawaslu mengaku tidak dapat lagi mengusut kasus tindak pidana terkait politik uang yang terjadi saat pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara
-
Komisi II DPR Duga Ada Pembiaran dari Penyelenggara Pemilu dalam Kasus PSU Pilkada Barito Utara
Dede Yusuf menanggapi soal praktik politik uang dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.
-
Anggota Komisi II DPR Beri Catatan Kritis Soal Putusan MK yang Perintahkan PSU di Barito Utara
Ia menyoroti tiga hal pokok terkait putusan MK yang memerintahkan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
-
Habib Rizieq Singgung Ormas Preman, Dede Yusuf: Pemerintah Bisa Tinjau Ulang Izinnya
Dede Yusuf menyebutkan bahwa aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari
-
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Mohammad Toha meminta KPU RI kooperatif, terkait dugaan penyelewengan anggaran negara dalam penggunaan private jet.
-
Pimpinan DPR Belum Putuskan Pembahasan RUU Pemilu di Baleg atau Komisi II
Pimpinan DPR RI masih belum memutuskan, pembahasan revisi UU Pemilu dilakukan oleh Komisi II atau Badan Legislasi (Baleg).
-
Dihadiri Wamendagri dan Penyelenggara Pemilu, Komisi II DPR Gelar Raker Bahas Evaluasi PSU
Rapat membahas evaluasi peyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
DPR Sorot PAD Kepri dan Jakarta: Baju Gubernur Ansar dan Pramono Sama, Tapi Pendapatan Timpang
Menurut Rifqi, ketergantungan fiskal DKI Jakarta terhadap APBN hanya 29 persen. Meski demikian, angka tersebut setara dengan Rp26 triliun—jumlah yang
-
Anggota DPR Rahmat Saleh Dorong ATR/BPN Libatkan Majelis Ulama dalam PTSL Tanah Ulayat di Sumbar
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Rahmat Saleh, mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).
-
Ahmad Luthfi Akui Jateng Provinsi Termiskin se-Jawa: Kami Bukan Nabi Musa Bisa Langsung Ubah Keadaan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengakui secara terbuka bahwa provinsi yang ia pimpin saat ini menjadi daerah termiskin se-Pulau Jawa.
-
Komisi II Kembali Rapat Bersama Sejumlah Gubernur, Kali Ini Bareng Pramono Anung hingga Ahmad Luthfi
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebutkan agenda ini untuk membahas keuangan daerah.
-
Respons Dedi Mulyadi Disinggung Gubernur Konten oleh Gubernur Kalimantan Timur Saat Rapat di DPR
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi disebut sebagai “Gubernur Konten”oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud.
-
Sri Sultan HB X Ungkap 60 Formasi CPNS di Pemda DIY Masih Kosong, Ini Tiga Penyebabnya
Sri Sultan Hamengkubuwono X atau Sri Sultan HB X, menyampaikan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di DIY saat ini masih belum mencukupi.
-
Politikus Golkar Sebut Mundurnya Hasan Nasbi Dari Kepala PCO Sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Politikus Golkar Ahmad Irawan menilai keputusan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pribadi.
-
Ketua Komisi II DPR Sebut Ada 341 Daerah Diusulkan Jadi Daerah Otonomi Baru
Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan ada 341 daerah yang mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tetapi masih prematur.
-
Komisi II DPR Siap Revisi UU Ormas, Tapi Katanya Saat Ini Belum Urgen
Rifki mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI siap membahas usulan revisi UU Ormas jika ditugaskan oleh pemerintah. Meski begitu, ia memandang bahwa revi
-
Wamendagri Lapor ke Komisi II DPR, Ada Daerah Angkat ASN di Luar Jadwal
Ribka Haluk mengatakan, terdapat sejumlah daerah yang melakukan pengangkatan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan.
