Pendidikan GOTAG
Komisi II DPR
Berita
Foto (5)
-
Komisi II DPR Sebut Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas yang Meresahkan, UU Ormas akan Direvisi?
Komisi II DPR menyatakan pemerintah memiliki kekuatan hukum untuk membubarkan ormas meresahkan.
-
Komisi II DPR Tunggu Usulan Resmi Pemerintah untuk Revisi UU Ormas
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pihaknya menunggu usulan resmi dari pemerintah untuk memulai proses revisi UU Ormas
-
Dede Yusuf Ingatkan Pemerintah Tidak Gegabah Sikapi Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, menegaskan bahwa usulan status daerah istimewa maupun pemekaran wilayah harus dipertimbangkan secara matang.
-
Muncul Wacana Solo Jadi Daerah Istimewa, Anggota Komisi II DPR Minta Hati-hati
Ahmad Doli Kurnia merespons soal munculnya wacana beberapa daerah termasuk Solo menjadi Daerah Istimewa.
-
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda Bicara Nasib Revisi UU Pemilu: Jangan Tanya Saya
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menjawab perihal revisi UU Pemilu yang belum jelas nasibnya.
-
DPR Tanggapi Kewenangan Presiden Mutasi Pejabat Eselon 2 dalam RUU ASN
Rifqi mengatakan mutasi ASN yang dilakukan oleh pemerintah pusat, khususnya oleh presiden, dapat mengatasi sejumlah permasalahan yang selama ini.
-
Ketua Komisi II DPR Minta MK Tak Putus Pemungutan Suara Ulang di Pilkada yang Sudah Gelar PSU
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, meminta MK tak lagi mengeluarkan putusan PSU atas gugatan terhadap daerah yang gelar Pilkada.
-
Anggota Komisi II DPR Ungkap Akar Masalah Terkait Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek
Karena penempatan terpusat saat distribusi itulah, dia mengatakan bahwa ternyata kenyataaanya lokasi jauh dari harapan.
-
Komisi II DPR Soal Mundurnya 700 CPNS Kemendiktisaintek: Perekrutan Harus Lebih Transparan
Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, merespons soal mundurnya sekira 700 CPNS Kemendiktisaintek secara serentak.
-
700 Dosen CPNS Mengundurkan Diri, Komisi II DPR Desak Evaluasi Rekrutmen ASN
Anggota Komisi II DPR menyoroti pengunduran diri 700 CPNS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
-
Pimpinan Komisi II Soroti Intervensi 'Incumbent' dalam PSU Pilkada, Bahtra Banong: Sulit Dikontrol
Sebab, kata Bahtra bahwa dengan instrumen yang dimiliki, petahana memanfaatkan untuk pemenangan.
-
7 Hasil PSU Digugat ke MK, Komisi II DPR: Ada Indikasi Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu
Bahtra Banong, menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah yang kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang, Komisi II DPR Ingatkan Kepala Daerah Ikuti Aturan Dinas Luar Negeri
Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah yang hendak keluar negeri agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-
Komisi II DPR Dorong Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah Guna Ciptakan Lapangan Kerja
Ia menjelaskan, semakin banyak investor yang terlibat di suatu daerah, maka daerah tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk berkembang.
-
VIDEO Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ungkap Keputusan Pengangkatan CPNS & PPPK Diumumkan Pekan Depan
“Kami akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah mengenai keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK”
-
Soal Sumber Dana PSU Pilkada, Anggota Komisi II DPR Dorong Pemerintah Pusat dan Daerah Gotong Royong
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mendorong pemerintah pusat dan daerah bergotong royong untuk melaksanakan PSU.
-
Dalam Rapat Paripurna DPR, Komisi II Sampaikan Laporan 10 Poin Hasil Evaluasi DKPP RI
Komisi II DPR RI menyampaikan hasil laporan evaluasi terhadap DKPP RI periode 2022-2027.
-
Komisi II DPR Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Kuota Seleksi CPNS 2025
Komisi II DPR menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang tengah dilakukan untuk tahun 2025 tidak akan mempengaruhi kuota seleksi CPNS.
-
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Meningkat, Akademisi: Ini Sisi Gelap Demokrasi, Meski Legal
Mudiyati Rahmatunnisa, menyoroti fenomena semakin maraknya calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
-
Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh Ingatkan Pentingnya Landasan Standar Gaji PPPK
enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tentang perlunya landasan regulasi yang jelas terkait standar gaji PPPK.
