Pemilu 2024
PBHI: Medsos dan Bansos akan Dikenang dari Pemilu 2024
Menurutnya, tidak ada yang substantif dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.
Laporan Wartawan Tribunnews.cim Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani menyatakan bahwa Pemilu 2024 bakal dikenang dalam dua hal media sosial (Medsos) dan bantuan sosial (Bansos).
"Jadi, Pemilu 2024 itu akan dikenang karena dua kata pertama medsos, kedua bansos," kata Julius di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).
Menurutnya, tidak ada yang substantif dari Pemilu 2024. Ia lalu menyinggung soal bobroknya Pemilu 2024.
"Bobroknya sistem ini ditutup oleh kejanggalan yang tidak bisa dijawab oleh siapapun. Yang mana seluruh lembaga survei pada saat jauh sebelum pemilu mengatakan siapa partai yang menang dan kemudian siapa presiden yang menang," kaya Julius.
Dan semuanya buyar, kata Julius, tidak ada satupun survei sesuai fakta saat ini.
"Quick count, real count sampai sekarang semuanya berbeda. Presidennya siapa, partai yang menang siapa, dan jumlahnya selisihnya cukup besar 8 sampai 10 persen. Itu cuma bisa dijawab dengan kebobrokan sistem. Yang memang sudah secara sistemik struktural diatur sedemikian rupa," tegasnya.
Baca juga: Golkar: Hak Angket Digulirkan Sama Saja DPR Tidak Percaya UU Pemilu yang Dibuatnya Sendiri
Kemudian, Julius menyinggung soal distribusi bansos yang menurutnya sangat sistemik.
"Bansos ini secara sistemik. Memang sistem yang dilihat kira-kira adalah suara-suara yang kurang untuk ananda tercinta kemudian didistribusikan. Sampai kemudian mempengaruhi hasil survei elektoral. Kenapa? Orang tidak mau jawab kalau tidak memilih Gibran, takut tak dapat bansos, itu sistemik," jelasnya.
Pemilu 2024
Dilaporkan Terkait Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, KPU Disebut Langgar Lima Pasal Peraturan DKPP |
---|
Ketua KPU Klaim Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024 Tak Menyalahi Aturan dan Telah Diaudit BPK |
---|
KPU Akui Sewa Jet Pribadi Saat Pemilu 2024, Klaim Demi Efektivitas Pengawasan |
---|
Komisi II DPR RI Ungkap Pernah Ingatkan KPU Soal Penggunaan Private Jet: Tidak Pantas Itu |
---|
Komisi II DPR Minta KPU Kooperatif Terkait Dugaan Penyalahgunaan Private Jet |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.