Pendidikan GOTAG
izin usaha pertambangan
Berita
Foto (20)
-
Tambang Ilegal di Lumajang, Bocornya Pendapatan Daerah Jadi Sorotan
Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi pemerintah daerah serta pelaku usaha
-
Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat
Anak perusahaan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. atau Antam itu menjadi satu-satunya perusahaan yang IUP-nya tidak dicabut oleh Pemerintah.
-
4 IUP Nikel Raja Ampat Dicabut, DPR Sebut Pemerintah Berkomitmen Lindungi Hak Masyarakat Adat
Anggota DPR RI, Aprozi Alam, menilai langkah pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
IUP Empat Perusahaan Tambang Dicabut, DPR Apresiasi Ketegasan Pemerintah Lindungi Raja Ampat
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menyambut baik keputusan tegas pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP)
-
DPR: Pencabutan IUP Nikel Raja Ampat Jadi Momentum Evaluasi Aktivitas Tambang di Pulau-Pulau Kecil
Anggota Komisi IV DPR RI, Alien Mus, menilai polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya harus menjadi momentum evaluasi pemerintah.
-
Dugaan Pidana Tambang Nikel di Raja Ampat: Diselidiki Bareskrim, Kejagung Siap Usut Pelanggaran IUP
Ini kata Bareskrim Polri dan Kejagung soal dugaan pidana terkait tambang nikel di Raja Ampat, proses penyelidikan dilakukan sesuai Undang-undang.
-
Legislator Golkar Minta Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat Dihentikan
Ade Ginanjar (Agin) menyatakan apresiasi dan dukungan atas keputusan pemerintah yang mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP)
-
Anggota Komisi XII DPR Ingatkan Perusahaan Tambang Nikel Patuhi Regulasi
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengingatkan perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) harus tetap patuh.
-
4 IUP di Raja Ampat Dicabut, Pemerintah Diminta Tak Abaikan Kelestarian Lingkungan
Ali menilai, keputusan tersebut sangat tepat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati laut.
-
Tokoh Muda Respons Positif Langkah Pemerintah Cabut Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Menurutnya, keputusan itu merupakan langkah cepat merespons isu yang tengah menjadi perhatian publik tersebut.
-
Izin Tambang 4 Perusahaan Dicabut, Pemerintah Dinilai Ambil Langkah Strategis Lindungi Raja Ampat
Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi preseden penting dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam. Pasalnya, masih banyak praktik tambang yang
-
Bahlil Cabut Empat dari 5 Izin Usaha Tambang di Raja Ampat, PT Gag Nikel Tetap Beroperasi
Kementerian ESDM mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
-
Terungkap Asal-usul Tambang Nikel di Raja Ampat, Ternyata Milik Anak Usaha PT Antam Tbk
Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada 5 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, tapi cuma 1 yang beroperasi yaknii PT GAG Nikel.
-
Walhi Tolak Ide Kampus Kelola Tambang: Cukup Sudah Ceburkan Ulama ke Lahan Kotor
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menolak rencana perguruan tinggi mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).
-
Harvey Moeis Divonis 6,5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi PT Timah, Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dalam perkara korupsi di PT Timah. Adapun vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara.
-
Merasa Ditipu, Tiga Pengusaha Melapor ke Bareskrim Polri
Konflik ketiga pengusaha ini bermula dari pembelian lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari sebuah perusahaan (terlapor) di Sulawesi Tengah. Namun, be
-
Akhir Pelarian Tersangka Kasus Timah Hendry Lie, 8 Bulan di Singapura Akhirnya Pulang Juga
Kejaksaan Agung RI akhirnya berhasil menangkap pengusaha Hendry Lie setelah sekian lama menjadi buronan kasus korupsi.
-
Vonis Awal Dapat Sorotan, Kini PK Mardani Maming Dikabulkan MA
Fahmi menilai, pertimbangan hukum dengan penerapan Pasal 93 UU Minerba dari majelis hakim Tipikor Banjarmasin dalam putusan perkara Mardani H Maming
-
Akademisi Antikorupsi Suarakan Kekeliruan Penerapan Pasal Eks Bupati Tanah Bumbu
Ia menjelaskan bahwa penerapan Pasal 12 b UU Nomor 20 tahun 2001 oleh Hakim Kasasi dalam perkara Mardani Maming mestinya tidak hanya menggunakan
-
KPK Periksa Dayang Donna Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek, Dalami Soal Penerbitan IUP
KPK memeriksa Dayang Donna, putri dari eks Gubernur Kalimantan Selatan (Kaltim) Awang Faroek Ishak sebagai saksi pada Rabu (2/10/2024).
