Pendidikan GOTAG
DPRD
Berita
Foto (21)
-
Demokrat Ingin Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Bukan Melalui DPRD, Hormati Sikap Cak Imin
Hinca menanggapi usul Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar kepala daerah dipilih melalui DPDRD.
-
Kaesang Pastikan PSI Kaji Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Dia menegaskan bahwa PSI akan mendukung apapun sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan nantinya, selama berdampak baik untuk masyarakat.
-
Ide Cak Imin soal Gubernur Dipilih Pusat Dinilai juga Berpengaruh ke DPRD, Kenapa?
Usulan Cak Imin soal gubernur dipilih pemerintah pusat dianggap turut berdampak kepada DPRD Provinsi. Begini penjelasannya.
-
Puan: Pilkada Tak Langsung Masih Wacana, Semua Parpol Harus Berunding
Pilkada langsung adalah hasil perjuangan reformasi. Usulan kembali ke sistem lama menuai kritik, Puan ingatkan pentingnya kesepakatan
-
PKS Bakal Serap Masukan Kader Terkait Adanya Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD
PKS menegaskan, pihaknya bakal menyerap masukan atau aspirasi dari para kader terhadap usulan Cak Imin.
-
Ketua Komisi II DPR Nilai Usulan Pilkada Dipilih DPRD Tak Langgar Konstitusi
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda nilai usulan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD tidak melanggar konstitusi.
-
Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Hanya untuk Menyenangkan Prabowo
Usulan tersebut dinilai Hensat, lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo.
-
NasDem Soroti Usulan Cak Imin soal Kepala Daerah Dipilih DPRD
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, usulan yang disampaikan oleh Cak Imin bukanlah hal baru.
-
Mahfud MD Sebut Putusan MK yang Berujung Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Inkonstitusional, Tapi Final
Pakar hukum Tata Negara, Mahfud MD, menyebut putusan MK yang berujung pada perpanjangan masa jabatan DPRD sebagai putusan inkonstitusional.
-
Singgung Evaluasi Total Pemilu, Cak Imin Dukung Pilkada Dipilih DPRD
Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung.
-
Komunitas Lari Bagi-bagi Bir saat Pocari Sweat Run 2025, DPRD: Tidak Boleh!
Inilah tanggapan DPRD Kota Bandung, Jawa Barat soal viral bagi-bagi minuman beralkohol dalam acara lari Pocari Sweat Run Indonesia 2025
-
Awal Mula Guru di Demak Diminta Wali Murid Bayar Denda Rp25 Juta, Anggota DPRD Jateng Prihatin
Guru honorer di Demak, Ahmad Zuhdi, diminta bayar Rp25 juta usai tampar siswa yang lempar sandal. Anggota DPRD Jateng, Wahyudi mengaku prihatin.
-
Pasca-Banjir Pekan Lalu, Pengembang Perumahan di Bekasi Lakukan Penguatan Mitigasi
Pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi berupaya memulihkan kawasan itu, setelah banjir yang melanda pekan lalu.
-
Pemkab Bogor Tak Patuhi Aturan Masuk Sekolah Pukul 06.30 WIB, DPRD Minta Dedi Mulyadi Kaji Ulang
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi majukan jam sekolah jadi 06.30 WIB mulai 2025-2026. Pemkab Bogor minta waktu penyesuaian dan sosialiasi ke orang tua.
-
Partisipasi Indonesia di KTT BRICS Dinilai Tonggak Diplomasi Baru
Bergabungnya Indonesia secara resmi dalam BRICS sejak 6 Januari 2025 dinilai sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia.
-
Tinjau Lokasi Banjir Jakarta, Politisi PKB Soroti Sungai yang Tersumbat Sampah
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Moetaba, meninjau lokasi banjir di beberapa titik di wilayah Jakarta.
-
Ketua Komisi II DPR: Perpanjangan Masa Jabatan DPRD Jadi 7,5 Tahun Bentuk Pelanggaran Konstitusi
Dia pribadi menolak wacana perpanjangan masa jabatan DPRD. Menurutnya, sistem kepemiluan di Indonesia harus tetap berpegang kepada konstitusi.
-
Beri Kuliah Umum Program Doktor, Bamsoet Tegaskan DPRD Bisa Perpanjang Jabatan Ikuti Kepala Daerah
Bamsoet tegaskan masa jabatan anggota DPRD bisa diperpanjang mengikuti kepala daerah dalam kuliah umum Program Doktor Hukum.
-
MK Serahkan Rumusan Masa Transisi Pemimpin Daerah dan DPRD di Pemilu 2029 ke DPR
Penyerahan perumusan masa transisi ke DPR ini karena MK menilai peralihan masa jabatan memiliki berbagai dampak atau implikasi.
-
JPPR Sebut Putusan MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah Inkonstitusional
Koordinator Nasional JPPR, Rendy Umboh, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXI/2023 inkonstitusional.
