Pendidikan GOTAG
demokrasi
Berita
Foto (43)
-
Djojohadikusumonomics dalam Sorotan Islam: Mencari Etos Keadilan Sosial Nasional
Dalam konteks Indonesia kontemporer, gagasan ini dimetaforakan sebagai Djojohadikusumonomics — sebuah formula kebijakan dan cara pandang yang dibentuk
-
Imparsial: Tudingan Presiden Prabowo Terhadap LSM Melemahkan Demokrasi
Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra angkat bicara soal pernyataan Presiden yang mengatakan kekuatan asing membiayai LSM untuk mengadu domba.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Dugaan Intimidasi Terhadap Penulis Opini di Media
Namun, artikel opini itu dihapus sehari kemudian atas permintaan penulis dengan alasan keselamatan pribadi.
-
21 Mei: Dari Kejatuhan Otoritarianisme Menuju Kebangkitan Militerisme?
Demokrasi hari ini dibajak untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elit dan mengembalikan dominasi militer dalam kancah politik. Kami mengkhawatirkan
-
DPR Dinilai Abai, Revisi UU Pemilu Mandek dan Menghambat Upaya Perbaikan Sistem Demokrasi
TePI Indonesia nilai DPR abai dalam mempercepat revisi Undang-Undang Pemilu, ini menghambat upaya memperbaiki sistem demokrasi elektoral di Indonesia.
-
Ingatkan Bahaya Mafia Demokrasi, Rahmat Saleh: RUU Pemilu Harus Batasi PSU
Revisi undang-undang Pemilu harus mampu membatasi potensi terjadinya PSU karena jadi ajang bisnis mafia demokrasi.
-
PKS Sambut Baik Putusan MK: Kritik Itu Seperti Vitamin, Mungkin Pahit Tapi Menyehatkan Demokrasi
PKS menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa kritik di ruang digital tidak dapat dipidana.
-
Aliansi Mahasiswa Indonesia Kawal UU TNI Baru Agar Tetap Dalam Koridor Demokrasi
Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Indonesia, Charles, mengatakan pengesahan RUU TNI keputusan merupakan langkah monumental di tengah ketidakpasti
-
Perludem Ingatkan Risiko Jika Pembahasan Revisi UU Pemilu Molor hingga 2026
Perludem mengingatkan ihwal keterlambatan dalam membahas Undang-Undang Pemilu dapat membawa dampak serius bagi kualitas penyelenggaraan Pemilu 2029.
-
Pengamat: Usulan Pemakzulan Gibran Sebagai Aspirasi Demokrasi yang Sah
Agung mengingatkan bahwa ekspresi politik seperti ini harus disikapi secara proporsional, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
-
Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI Terhadap Gibran, Lebih Bernuansa Politis daripada Yuridis?
Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengaku heran dengan kegaduhan politik yang akhir-akhir ini terjadi di ruang publik.
-
Amanat Panglima TNI: Revisi UU TNI Berpegang Pada Prinsip Supremasi Sipil dan Demokrasi
Agus juga menyampaikan bahwa revisi UU TNI disusun dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi
-
Wakil Presiden RI Dinilai Punya Peran Strategis Perkuat Demokrasi Sipil
Peran Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka disebut sangat strategis untuk memperkuat demokrasi sipil.
-
Dari Dipecat TNI hingga Komitmen Demokrasi, Prabowo Subianto di Turki Bicara Kisah Hidupnya
Prabowo Subianto menceritakan pengalaman hidupnya saat dipecat dari TNI dan pemahaman demokrasi di hadapan Presiden Turkiye Erdogan
-
Sebut Junjung Demokrasi, Prabowo Blak-blakan Pernah Dipecat saat Pimpin Pasukan Terkuat
Prabowo menceritakan kisahnya yang dipecat saat pimpin pasukan militer terkuat di Indonesia, ngaku tetap junjung demokrasi
-
Legislator PKB: Selamat Jalan Pak Poo, Pejuang Anti Diskriminasi
Murdaya Poo merupakan seorang pengusaha besar sekaligus pejuang anti-diskriminasi yang telah banyak berkontribusi bagi dunia bisnis dan masyarakat.
-
Teror Kepala Babi dan Provokasi Terbuka di Media Sosial: Saat Demokrasi Diancam dari Dua Arah
Teror kepala babi dan provokasi bukan sekadar kontroversi viral atau ungkapan kemarahan sesaat. Ini adalah bentuk baru dari politik intimidasi.
-
Mabes TNI: Revisi UU TNI Dibuat Untuk Menegaskan Batasan Agar Kami Tak Salah Ambil Keputusan
Markas Besar TNI kembali menegaskan kembali tujuan direvisinya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) tersebut.
-
Amnesty International: UU TNI Masih Mengandung Pasal Bermasalah yang Mengancam Kehidupan Demokrasi
Di tengah kontroversi yang ada, menurut Usman, semestinya DPR dapat menunda pengesahan RUU TNI menjadi undang undang dan bukan malah mengesahkannya.
-
Pengesahan RUU TNI Dinilai sebagai Pukulan Telak bagi Demokrasi dan Supremasi Sipil
Pengesahan revisi UU TNI oleh DPR merupakan pukulan telak bagi demokrasi, supremasi sipil, dan amanat Reformasi 1998.
