Senin, 6 Oktober 2025

Revisi UU TNI

Aliansi Mahasiswa Indonesia Kawal UU TNI Baru Agar Tetap Dalam Koridor Demokrasi

Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Indonesia, Charles, mengatakan pengesahan RUU TNI keputusan merupakan langkah monumental di tengah ketidakpasti

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
HO/AMI
UU TNI BARU - Diskusi publik bertajuk “RUU TNI Disahkan: Kita Harus Apa?” yang digelar Aliansi Mahasiswa Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi Mahasiswa Indonesia, Charles, mengatakan pengesahan RUU TNI keputusan merupakan langkah monumental di tengah ketidakpastian global.

Hal ini disampaikan Charles diskusi publik bertajuk “RUU TNI Disahkan: Kita Harus Apa?” yang digelar Aliansi Mahasiswa Indonesia. 

"Pengesahan RUU TNI adalah langkah monumental dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian,” ucap Charles melalui keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Meski begitu, dirinya mengatakan dengan dukungan tersebut bukan berarti mahasiswa akan diam. 

Pengawalan tetap perlu dilakukan agar pelaksanaan UU ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

“Kita harus pastikan implementasinya berpijak pada demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya. 

Di penghujung diskusi, Aliansi Mahasiswa Indonesia mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk mengambil bagian dalam pengawalan implementasi RUU ini. 

Charles menekankan bahwa mahasiswa harus siap menjadi kontrol sosial sekaligus pilar moral bangsa.

“Mahasiswa harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan hanya jadi pengamat. Kita dukung, kita kritisi, kita kawal bersama demi masa depan bangsa,” katanya. 

Sementara itu, Direktur Pusat Sosial Politik dan Pertahanan Keamanan BEM PT NU Se-Nusantara, Gangga Listiawan, menilai pembaruan RUU TNI merupakan jawaban atas kompleksitas ancaman global yang terus berkembang.

“Ancaman sekarang nggak cuma soal perang terbuka, tapi juga siber, konflik asimetris, dan tekanan geopolitik yang cepat berubah. RUU ini bikin TNI lebih adaptif dan profesional,” ujar Gangga. 

Sementara itu, Ilham Ulumudin, Ketua Kajian Hukum DEMA PTKIN, menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut.

Ia menyebut mahasiswa tidak boleh hanya jadi penonton, tetapi harus ikut mengawal agar reformasi pertahanan berjalan di jalur yang benar.

“Mahasiswa punya tanggung jawab untuk membangun narasi positif, meningkatkan literasi kebangsaan, dan tetap kritis dalam mendukung profesionalisme TNI,” tegas Ilham.

Diskusi ini juga menekankan bahwa pembaruan RUU TNI tidak hanya relevan bagi militer, tetapi juga untuk seluruh warga negara. 

Baca juga: Menteri Hukum Klaim Tidak Ada Perbedaan Isi RUU TNI yang Disahkan DPR dengan yang Diundangkan

Di tengah perkembangan teknologi pertahanan dan perubahan bentuk ancaman, kejelasan peran TNI baik di masa damai maupun dalam kondisi darurat menjadi semakin penting.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved