TAG
cukai
Berita
Foto (8)
-
Menkeu Tak Naikkan Cukai Tahun 2026, KADIN: Moratorium Jadi Cara Redam Rokok Ilegal
dik Dwi Putranto menyatakan keputusan pemerintah ini adalah langkah strategis yang seimbang antara kepentingan negara dan industri
-
Cukai Tinggi Dinilai Bisa Ancam Ekonomi Lokal di Sentra Tembakau Jawa Timur
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR, Prof Badri Munir Sukoco menegaskan pentingnya perlindungan terhadap sektor padat karya.
-
Akademisi Ingatkan Pemerintah: Kenaikan Cukai Bisa Picu Dampak Berantai
Akademisi IPB University, Prima Gandhi menyampaikan, dalam beberapa bulan terakhir industri tembakau mengalami guncangan.
-
Demi Stabilitas Ekosistem Pertanian Tembakau, Petani Desak Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Kebijakan kenaikan cukai selama ini telah berdampak langsung pada kelangsungan usaha tani tembakau.
-
Khawatir PHK Massal, Seruan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok Menguat
Pemerintah telah menaikkan tarif cukai rokok rata-rata 10 persen per tahun sejak 2023 hingga 2024.
-
Jumhur Hidayat Minta Tunda Kenaikan Cukai Tembakau: Berantas Rokok Ilegal
Kenaikan cukai rokok bisa mengganggu ekosistem usaha dari tembakau yang pada akhirnya bisa meningkatkan angka PHK.
-
Dampak Kenaikan Cukai Dinilai Bakal Membebani Industri, Ekosistem IHT Minta Moratorium 3 Tahun
Moratorium ini dipandang sebagai langkah krusial untuk menyelamatkan sektor IHT dari krisis berkepanjangan yang dipicu oleh tekanan regulasi.
-
Kebijakan Cukai Tinggi Disebut Bakal Tekan Daya Beli dan Turunkan Penerimaan Negara
Mayoritas konsumen rokok dengan harga terjangkau berada pada kelompok pendapatan sekitar UMR atau bahkan di bawahnya.
-
Serikat Pekerja Minta Pemerintah Deregulasi PP 28/2024 dan Moratorium Kenaikan CHT
FSP RTMM-SPSI secara tegas menuntut pembatalan pasal-pasal terkait tembakau dan makanan minuman dalam PP 28/2024.
-
Berperan Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, AMTI: IHT Serap Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau (IHT) telah lama menjadi salah satu pilar penting perekonomian Indonesia.
-
PB HMI Minta Pemerintah Bikin Kebijakan Lindungi Industri Kretek Nasional di Tengah Kenaikan Cukai
Penyusunan roadmap harus melibatkan lintas sektoral dan memperhatikan seluruh aspek yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau (IHT).
-
Pengusaha Ingatkan Pemerintah Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Jangan Sampai Rugikan Industri
Penerapan cukai MBDK pada semester II 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah tercantum dalam APBN 2025.
-
Demi Kendalikan Kesehatan, Harga Rokok Kovensional dan Elektrik di 2025 Dipastikan Naik
Rincian kenaikan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), beleid ditargetkan rilis pekan ini agar bisa diimplementasikan pada awal 2025.
-
Kata Menkes Soal Rencana Penerapan Cukai Minuman Berpemanis di 2025
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rencana pemerintah menerapkan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) belum dibicarakan
-
Akademisi: Kebijakan Cukai Tepat untuk Cegah Peredaran Rokok Ilegal
Direktur PPKE UB, Prof. Candra Fajri Ananda, mengatakan ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok.
-
Anggota DEN Sebut Kebijakan Ethanol Tanpa Cukai akan Menarik bagi Dunia Usaha
Pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.
-
Anggota Komisi IX DPR Ingatkan Pemerintah Cermat Susun Regulasi Tembakau: Punya Dampak Ekonomi
Industri hasil tembakau jadi penyokong utama ekonomi, lebih dari 6 juta tenaga kerja terlibat, dan berkontribusi pada penerimaan negara dari cukai
-
Cukai Rokok Tak Naik Tahun Depan, Petani Minta Komitmen Perlindungan Pemerintah
Petani tembakau merasa sedikit lega dengan keputusan pemerintah yang tidak menaikkan cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.
-
Pemerintah Disarankan Tidak Naikkan Cukai Tahun Depan, Ini Alasannya
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman Mudhara, mengatakan rencana kenaikan CHT akan jadi beban tambahan IHT.
-
Soal Cukai Minuman Berpemanis, Menperin Agus Gumiwang: Perlu Insentif demi Jaga Beli
Terdapat usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025.