Pernah Jadi Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Sindu Peradjin Ungkap Alasan Bela Nikita Mirzani

"Kami ini sebagai penasihat hukum memang diperintahkan di dalam Undang Undang untuk mendampingi terdakwa yang mendapat ancaman penjara di atas lima tahun."

"Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat luas, sebagai penasihat hukum kami membela hak-hak hukum yang dimiliki oleh terdakwa secara konstitusi, bukan membela kesalahan dari terdakwa," jelas pengacara asal Kalimantan Barat tersebut.

Kesalahan atau pembenaran tengah berlangsung sepanjang persidangan.

Dan tugasnya menjadi penasihat hukum hanya untuk memberikan Nikita Mirzani hak konstitusi sesuai keputusan hakim yang akan datang.

"Karena benar atau salah ya inilah dalam proses pembuktian dalam muka persidangan. Jadi JPU ini asa praduga tak bersalah sebelum keputusan dari majelis hakim," terang Sindu.

Dalam kesempatan yang sama, Sindu mengungkap sosok Nikita Mirzani di matanya.

"Sosok Nikita ini kan artis yang sering mendapat endorse-endorse dan juga brand ambasador dengan produk-produk tertentu yang kita kenal juga, orangnya saya kira wonder women dan fighter dan optimis. Sehingga ketika posisi hukum Nikita Mirzani menjadi seorang terdakwa, Nikita akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hak-hak hukumnya yang dilindungi oleh Undang-Undang," terang Sindu.

Sosok Sri Sinduwati Peradjin

Sri Sinduwati Peradjin selalu berdiri di barisan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia tercatat sebagai kuasa hukum pihak terkait dalam perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), dalam sidang perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024 (Perkara PHPU Presiden).

Sindu disebut berasal dari Kalimantan, beberapa sumber menyebut Kalimantan Barat. 

Ia memiliki akun Instagram @sinduperadjin, tapi akun tersebut dikunci (privat).   

Sri Sinduwati, S.H., menjabat Wakil Ketua Bidang I (Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi) pada APKHBI (Asosiasi Pengacara Katolik Hellwig Bulungan Indonesia) periode 2024-2029. 

Dia terlibat dalam pertanyaan di sidang, misalnya menanyakan mekanisme pengisian pejabat kepala daerah yang kosong, serta terkait standar seleksi pejabat, intervensi politik dsb.  

Selain itu, ia pernah menangani perkara penghinaan di media sosial.

Sri Sinduwati pernah melaporkan akun Instagram (nama akun: @kinshayk) ke polisi atas dugaan menghina dan/atau mencemarkan nama baiknya.