Cegah Keracunan, BGN Latih Petugas Penjamah Pangan SPPG, Siapa Saja Mereka dan Apa Tugasnya?

Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan akses makanan bergizi yang aman, sehat, dan higienis bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak Indonesia.

yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam setelah lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan. Pemerintah mengakui kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf. Pakar kesehatan dan pemantau pendidikan mendesak evaluasi menyeluruh, dari dapur hingga tata kelola nasional.

 Lebih dari 5 Ribu Anak Keracunan Makanan Program MBG 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini bukan lagi kesalahan teknis.

“Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN,” kata Ubaid, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

 Pemerintah Akui Ada Kelalaian, Minta Maaf

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026, program ini kini menghadapi tekanan publik.

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan dari MBG.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama, adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sanksi terhadap pihak yang lalai, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar sanksi tidak meng