Cegah Keracunan, BGN Latih Petugas Penjamah Pangan SPPG, Siapa Saja Mereka dan Apa Tugasnya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Maraknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) membuat Badan Gizi Nasional (BGN) berbenah.

Lembaga yang mengurusi MBG ini menggelar Pelatihan Petugas Penjamah Pangan di dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) demi menghindari keracunan.

Baca juga: Penjelasan Wakil Kepala BGN Soal Dugaan 5 Ribu Dapur Fiktif MBG

Siapa saja penjamah makanan itu dan apa tugasnya?

Penjamah makanan adalah orang yang terlibat langsung dalam seluruh proses makanan.

Penjamah makanan ini melakukan persiapan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, hingga penyajian, dan juga termasuk kontak dengan peralatan makanan. 

Baca juga: 5.360 Anak Keracunan MBG, Pakar Bongkar Titik Rawan

Peran mereka sangat penting dalam memastikan keamanan dan kebersihan pangan, sehingga pelatihan hygiene sanitasi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sangat krusial bagi penjamah makanan untuk mencegah penyebaran penyakit dan kontaminasi makanan.

Secara rinci peran penjamah makanan dalam Program MBG adalah : 

• Menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak PAUD hingga SLTA, serta ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD.
• Menjaga higienitas dan keamanan pangan agar terhindar dari risiko keracunan atau kontaminasi.
• Melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) dalam pengolahan dan penyajian makanan, termasuk sanitasi dapur dan pengelolaan limbah.

Pelatihan untuk Mencegah Risiko Keracunan 

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 3 BGN, Enny Indarti, mengatakan pihaknya menggelar pelatihan yang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas petugas sekaligus mencegah risiko keracunan pangan.

"Pelatihan Petugas Penjamah Pangan ini merupakan salah satu upaya BGN untuk memberikan pemahaman kepada relawan, ahli gizi, serta petugas mengenai tata kelola penyediaan makanan bergizi gratis di dapur SPPG. Hal ini penting untuk mencegah risiko keracunan maupun kejadian yang tidak diinginkan," kata Enny melalui keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

Kali ini pelatihan digelar lagi di enam kabupaten di Sulawesi Barat yakni Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Polewali Mandar, Pasangkayu, dan Mamasa.

Pelatihan ini diikuti sekitar 3.100 peserta, terdiri dari petugas SPPG serta relawan yang terlibat langsung dalam penyediaan makanan bergizi di daerah tersebut.

Secara nasional pelatihan penjamah makanan telah menjangkau:

• Sulawesi Tenggara: 3.600 relawan SPPG dilatih di Kendari, Baubau, dan Muna.
• Papua Tengah (Mimika): Ratusan penjamah dari 12 dapur sehat SPPG.
• Jabodetabek dan Jawa Barat: Lebih dari 10.000 relawan telah mengikuti pelatihan.

Perbaiki Tata Kelola MBG

BGN, kata Enny, berupaya memperbaiki tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan besar mencetak Generasi Emas 2045 dapat tercapai secara optimal.

"Ke depan, kami juga menargetkan peningkatan kompetensi petugas SPPG agar dapat memperoleh Sertifikasi Layak Higienis dan penghargaan dari BGN," jelas Enny.

Pelatihan ini juga menjadi bagian dari implementasi program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan akses makanan bergizi yang aman, sehat, dan higienis bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak Indonesia.

yang digagas Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan tajam setelah lebih dari 5.000 anak mengalami keracunan. Pemerintah mengakui kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf. Pakar kesehatan dan pemantau pendidikan mendesak evaluasi menyeluruh, dari dapur hingga tata kelola nasional.

 Lebih dari 5 Ribu Anak Keracunan Makanan Program MBG 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, hingga pertengahan September 2025, sebanyak 5.360 anak mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut kejadian ini bukan lagi kesalahan teknis.

“Tetapi bila ribuan anak menjadi korban di banyak tempat, ini jelas kesalahan sistemik dan bukti kegagalan tata kelola yang dikoordinasikan BGN,” kata Ubaid, Kamis (18/9/2025).

JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dilarikan ke rumah sakit, berjuang dengan selang infus di tangan mungil mereka, bahkan ada yang nyawanya hampir melayang,” ujarnya.

 Pemerintah Akui Ada Kelalaian, Minta Maaf

Program MBG merupakan salah satu janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Diluncurkan pada 6 Januari 2025 dan ditegaskan sebagai prioritas nasional dalam RAPBN 2026, program ini kini menghadapi tekanan publik.

Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas maraknya kasus keracunan makanan dari MBG.

“Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan cepat bagi warga terdampak.

“Yang pertama, adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali,” katanya.

Pemerintah juga membuka kemungkinan sanksi terhadap pihak yang lalai, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai dalam melaksanakan SOP, tentunya akan ada sanksi,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar sanksi tidak meng