Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jabar, Dedi Mulyadi Soroti 3 Hal Utama hingga Harus Dievaluasi

Siswa Alami Trauma

Ia khawatir insiden tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis bagi anak-anak, yang berpotensi menghambat mereka untuk mengonsumsi menu MBG kembali.

"Itu menimbulkan trauma, traumanya adalah anak yang harusnya mendapat asupan gizi, itu kan menjadi keracunan, kan menjadi trauma. Traumanya nanti mereka tidak mau makan lagi terhadap makanan yang disajikan, sedangkan makanan (MBG) yang disajikan itu kan tiap hari dilakukan," tambah Dedi saat ditemui di Bale Pakuan, Bogor, Rabu (24/9/2025). 

Dedi juga menyoroti buruknya manajemen penyelenggaraan yang menyebabkan maraknya kasus keracunan MBG.

"Ini disebabkan karena ada ketidakseimbangan antara jumlah penerima layanan dengan tenaga atau pelayan yang tersedia, ditambah manajemen penyajian makanan yang kurang tepat," jelasnya. 

Contohnya, makanan sering kali dimasak pada tengah malam dan baru disajikan dalam jumlah besar keesokan harinya.

"Yang dilayaninya sekian ribu orang, kemudian jumlah yang melayaninya hanya sedikit, ditambah lagi jarak yang ditempuh jauh, kemudian ditambah lagi juga ingin memberikan layanan secara sekaligus. Misalnya, masaknya jam 1 malam atau masaknya jam 12 malam, disajikannya jam 12 siang, kan jarak waktunya lama," ungkapnya.

Sebagai langkah responsif, Dedi segera memanggil pengelola MBG di Jabar pada pekan depan. Evaluasi akan difokuskan pada dua hal, yaitu kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan serta kesesuaian kualitas makanan dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau penyelenggara tidak mampu, atau vendor tidak punya kemampuan, ya harus diganti," ucapnya.

Meskipun kasus keracunan tidak menimbulkan korban jiwa, Dedi menekankan, fakta bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbanyak sudah cukup menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi besar-besaran.

Menanggapi wacana moratorium program MBG akibat maraknya kasus keracunan, Dedi menegaskan perlunya evaluasi terlebih dahulu terhadap penyelenggara.

"Kalau ternyata tidak mampu dan kualitasnya menurun, ya harus dievaluasi. Orang yang memegang amanah tapi tidak sesuai harapan harus diganti," tegasnya.