Kementerian PKP Tinjau Hunian Tetap untuk Korban Bencana di Kabupaten Agam dan Tanah Datar Sumbar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali menghadirkan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Imran, melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi hunian tetap (Huntap) di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatra Barat.

Huntap adalah bentuk perumahan permanen yang dibangun untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, konflik sosial, atau relokasi dari kawasan rawan. 

Baca juga: Kemendagri dan BP Tapera Teken PKS Guna Bantu Pegawai Berpenghasilan Rendah Dapat Hunian Layak

Kunjungan Imran turut didampingi oleh Bupati Agam Benni Warlis, Kepala BPKP Sumatera Barat Arif Ardiyanto, jajaran Forkopimda, serta pejabat terkait dari pemerintah daerah dan pusat.

Sejak pagi hingga malam, rangkaian kegiatan meliputi peninjauan fisik Huntap, dialog bersama warga, dan koordinasi lintas instansi.

Menurut Imran, di Kabupaten Agam, sebanyak 80 unit rumah tipe 36/88 berdiri di atas lahan seluas 1,4 hektare.

"Fasilitas dasar seperti jalan, penerangan, drainase, dan air bersih dari PDAM telah tersedia. Warga menyampaikan rasa nyaman tinggal di lokasi tersebut. Namun, akses jalan menuju kawasan masih perlu perbaikan, yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (27/9/2025).

Sementara itu, di Tanah Datar, terdapat 60 unit rumah tipe 36/120 di atas lahan 1,8 hektare.

"Infrastruktur dasar seperti jalan dan listrik sudah tersedia, namun warga masih menghadapi keterbatasan akses air bersih dan koneksi internet. Hal ini menjadi perhatian khusus dalam dialog antara Kementerian PKP dan pemerintah daerah," ujar Imran.

Dalam pertemuan dengan Bupati Agam, masyarakat menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat.

Baca juga: Harapan Warga Teluknaga Punya Hunian Layak, Disambut Program Bedah Rumah PIK2

Bupati juga berharap program perumahan berlanjut, termasuk pembangunan rumah susun untuk tenaga kesehatan.

"Ia menekankan pentingnya pemanfaatan Huntap secara optimal, pencatatan administrasi kependudukan, dan penataan lingkungan agar tidak berkembang menjadi kawasan kumuh," katanya.

Imran menjelaskan, Kementerian PKP juga mendorong penyelesaian post audit pembangunan hunian tetap secara transparan dan akuntabel.

"BPKP menyampaikan bahwa pekerjaan di kedua lokasi telah 100 persen rampung dan sudah ditempati masyarakat. Audit dijadwalkan selesai pada Oktober 2025," katanya.

Menurutnya, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan BPKP dalam menghadirkan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.