Viral ASN di Bali Diminta Setor Akun Medsos, Akun Sensor: Blunder Lagi gegara Berita Donasi Banjir

TRIBUNNEWS.COM - Kericuhan buntut bebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menarik donasi untuk korban banjir kepada aparatur sipil negara (ASN) masih belum habis.

Kini viral di media sosial unggahan yang menyatakan para ASN Bali diminta untuk menyetorkan akun media sosialnya masing-masing.

Hal ini terjadi setelah beredar video di media sosial Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Bali, Dewa Made Indra memarahi ASN buntut bocornya informasi donasi untuk korban banjir di Bali.

Unggahan yang salah satunya diunggah oleh akun Bali Undercover @jeg.bali_ tersebut dikomentari lebih dari seribu komentar, penelusuran Tribunnews pada Rabu (24/9/2025).

Berisi laporan warganet dengan nama akun disensor tentang edaran permintaan mengirim akun media sosial.

Mereka para pelapor menyebut permintaan untuk mengirim akun media sosial tersebut terjadi karena berita donasi banjir.

Di antaranya ada juga yang tak gentar dan mengaku tak akan terus bungkam.

Berikut unggahan para pelapor:

"Disuruh ngisi akun medsos loh pegawai pemprovnya. gara-gara berita donasi yang blunder itu."

"Blunder Lagi. sekarang ASN di Bali suruh ngisi akun medsos pribadi. ASN Bungkam? TENTU TIDAK.."

"Min, info dari temen. Hari ini ASN diminta data Username Sosmed sama pemerintah."

Baca juga: Menag Temui Penyintas Banjir di Bali, Salurkan Bantuan Rp 300 Juta & Tinjau Tempat Ibadah Umat Hindu

Terlihat juga link dan Google Form sebagai wadah ASN untuk memasukkan username akun media sosial seperti yang diminta.

Ombudsman Sarankan ASN Melapor

Mengutip Tribun Bali, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Bali mengimbau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) melapor jika mengalami tekanan terkait donasi bencana banjir.

Kepala ORI Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menyatakan donasi bersifat sukarela dan tidak boleh memberatkan.

"Jika penghasilan rendah, jangan sampai dipaksa menyumbang tinggi," ujarnya, Rabu (23/9/2025).

Ia menambahkan, pedoman donasi hanya acuan berdasarkan tingkat penghasilan masing-masing ASN atau P3K, tanpa kewajiban bagi yang tidak mampu.

Widhiyanti mempertanyakan dasar pedoman donasi tersebut, termasuk apakah ada mekanisme pengambilan keputusan resmi. Ia juga menyoroti potensi sanksi bagi yang tidak menyumbang. "Kami akan telusuri apakah ada sanksi, seperti teguran atau hukuman lain, jika tidak menyumbang," katanya.

Tentang arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra, Widhiyanti menyebutnya sebagai pembinaan.

Ia menyarankan ASN atau P3K yang merasa terancam untuk melapor.

"Kami terbuka jika ada yang mendapat ancaman sanksi karena tidak menyumbang," tegasnya.

Alasan Pemprov

Sementara itu, setelah viralnya video Sekda Bali melalui Zoom, Pemprov Bali mendata akun media sosial ASN.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Sekretariat Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba mengatakan pihaknya telah menyetorkan data-data medsos tersebut secara keseluruhan. 

“Kami sebagai OPD sudah menyetorkan data-data keseluruhan. Nanti yang memberikan penjelasan BKD lebih lengkap,” katanya, Rabu.

Tambahnya, seluruh OPD sudah melakukan penyetoran data medsos kemarin. 

Penyetoran data medsos ASN kata Surja akan digunakan untuk program sosialisasi pemerintah. 

“Ini untuk program sosialisasi program-program pemerintah supaya pegawai bisa membantu mensosialisasikan seluruh program pemerintah dengan baik, nanti penjelasan lebih lanjut di BKD,” imbuhnya.  

Ia membantah setor medsos ASN ini usai pengumpulan donasi yang viral di media sosial. Pengumpulan data dilakukan di BKD Provinsi Bali. 

“Oh, enggak, ini untuk program-program pemerintah supaya pegawai berperan aktif mensosialisasikan supaya program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Koster Bela Sekda

Video Sekda Bali memarahi ASN memicu beragam tanggapan dari warganet.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan bahwa pernyataan Sekda bukan teguran berlebihan, melainkan bagian dari pembinaan.

"Beliau itu Sekda sebagai pembina pegawai. Wajar saja. Dan ini donasinya adalah sifatnya gotong-royong sukarela. Apa yang jadi masalah?" ujar Koster di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (22/9/2025), dilansir Tribun Bali.

Koster menegaskan donasi bersifat sukarela dengan acuan jumlah disesuaikan pangkat dan penghasilan ASN.

"Jenjang pangkatnya beda, penghasilan kan beda. Mau sesuai acuan, mau lebih besar, mau lebih rendah, enggak apa-apa," katanya.

Ia memastikan pengelolaan donasi dilakukan transparan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Pasti transparansi. Yang mengelola itu adalah badan kepegawaian daerah. Pola ini sudah diterapkan waktu erupsi Gunung Agung dan Covid-19," tegas Koster.

Donasi dikumpulkan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, bukan individu. "Ini supaya kolektif bergotong-royong, tidak orang per orang. Pola gotong-royong itu jati diri masyarakat Indonesia," ungkapnya.

Menanggapi isu ancaman mutasi bagi ASN yang tidak menyumbang, Koster membantah keras.

"Enggak ada. Itu dibesar-besarkan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab," ucapnya.

Koster menyebut donasi ini untuk mengantisipasi bencana selama musim hujan.

"Menurut BMKG, puncak hujan November sampai Februari berpotensi bencana. Ini yang saya antisipasi dengan dana gotong-royong," tutupnya.

(Tribunnews.com/ Chrysnha)(Tribun-Bali.com, Ni Luh Putu Wahyuni Sari)