Senin, 6 Oktober 2025

Fakta Aksi Mogok Massal Guru di 151 Sekolah Negeri di Kutai Barat, Kecewa TPP Dipotong

Ratusan guru di Kutai Barat mogok kerja protes pemotongan TPP. Mereka menuntut penyetaraan tunjangan dengan ASN struktural.

Editor: Glery Lazuardi
TribunKaltim.co/Febriawan
Ratusan guru di Kutai Barat kompak mogok mengajar, memasang spanduk protes pemotongan TPP di depan sekolah. 

Mereka merasa tidak diperlakukan adil. Di mana pemberian TPP tidak disamakan dengan ASN di struktural. Serta ada pemotongan TPP guru yang di lakukan oleh pemerintah. 

Aksi Mogok Kerja Guru di Kubar

Rabu (17/9/2025) ratusan guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi mogok kerja.

Hingga Rabu (17/9/2025) sore ada ratusan guru di 40 SD dan SMP Negeri di Kubar yang telah melakukan aksi mogok kerja sebagai aksi protes akan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.

Aksi mogok kerja guru SD dan SMP Negeri di Kubar ini sebagai bentuk kekecewaan lantaran TPP dipotong, para guru menuntut agar TPP disamakan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) struktural lainnya. 

Dari pantauan TribunKaltim.co, para guru di sejumlah sekolah beramai-ramai memasang spanduk bertuliskan mogok kerja.

Spanduk ini membentang di gerbang dan pagar depan dan pintu masuk sekolah. 

"Kami terpaksa lakukan ini. Karena kami juga menuntut hak kami, sebagai guru, " tegas Theo Trinita, Koordinator Aksi Guru saat ditemui di SDN 001 Barong Tongkok, Kabupaten Kubar, Rabu (17/09/2025) sore.

"Mereka sudah memasang spanduk di sekolah - sekolah mereka. Jadi besok mereka di 40 sekolah ini tidak masuk mengajar," jelasnya

Puncak kekecewaan guru

 Theo Trinita mengaku berbagai upaya telah dilakukan, baik pertemuan dengan Pemerintah hingga DPR. Namun berkali-kali pertemuan itu tidak membuahkan hasil. 

"Kami sebelumnya sudah sampaikan jika tuntuan kami tidak dikabulkan kami akan mogok kerja," tegasnya.

Theo Trinita menyebut aksi ini merupakan puncak kekecewaan para guru.

Ia menambahkan, mogok kerja terpaksa dipilih setelah berbagai upaya mediasi tidak membuahkan hasil.

Mulai dari rapat dengar pendapat dengan DPRD, pertemuan dengan bupati, hingga forum problem solving di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), semua berakhir tanpa jawaban memuaskan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved