Gubernur Lemhannas ke Bupati Pati Sudewo: Kepala Daerah Wajib Utamakan Kepentingan Rakyat

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menyoroti kebijakan kontroversial Bupati Pati Sudewo yang sempat menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 250 persen. 

Ace mengingatkan bahwa kepala daerah seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan membebani mereka demi peningkatan fiskal. 

Hal itu disampaikan dia usai Upacara Pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 26 Lemhannas RI di Ruang Dwiwarna, Gedung Lemhannas RI, Jakarta pada Selasa (26/8/2025).

Pernyataan ini muncul di tengah gelombang protes warga dan proses pemakzulan Sudewo oleh DPRD Pati.

Kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menjadi sorotan adalah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

Kenaikan ini diberlakukan secara menyeluruh dan berdampak langsung pada warga, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya memiliki tarif pajak rendah.

Lonjakan hingga 250 persen dianggap tidak proporsional dan mengejutkan warga.

Banyak warga yang mendadak menerima tagihan pajak jauh di atas kemampuan mereka.

Warga mengaku tidak mendapat penjelasan atau edukasi memadai sebelum kebijakan diterapkan. Tidak ada simulasi atau tahapan bertahap yang bisa memberi waktu adaptasi.

Kenaikan pajak terjadi di tengah tekanan ekonomi pasca-pandemi dan inflasi. Petani, pedagang kecil, dan warga desa paling terdampak karena penghasilan mereka tidak tetap.

Ataș Keputusan kontroversi itu, warga melakukan unjuk rasa besar-besaran menuntut pencabutan kebijakan. Ribuan surat dikirim ke KPK mendesak agar Sudewo diperiksa atas dugaan korupsi proyek saat di DPR RI.

DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket untuk memproses pemakzulan Sudewo. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memicu kemarahan publik, tapi juga krisis politik lokal.

Kebijakan ini akhirnya dicabut setelah tekanan publik dan politik meningkat. Namun, dampaknya masih bergulir dalam bentuk tuntutan hukum, pemakzulan, dan sorotan dari lembaga seperti Lemhannas yang menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat.

"Memang Lemhanas sendiri pernah memberikan retreat kepada Kepala Daerah dan kami menekankan dalam retreat tersebut bahwa prinsip-prinsip untuk bekerja demi kepentingan rakyat itu yang paling utama," kata Ace.

"Sehingga pendekatannya tentu berbagai kebijakannya harus didasarkan pada apa yang menjadi prioritas kebutuhan rakyat, bukan membebani rakyat ya itu prinsip dasar," ujarnya.