Massa Aksi 13 Agustus di Pati Terbelah, Sebagian Batal Demo usai PBB Tak Jadi Naik, Ada yang Lanjut
Massa memutuskan batal menggelar demo karena merasa tuntutan soal PBB-P2 sudah dipenuhi Bupati Pati, Sudewo, tapi sebagian lainnya tetap lanjut.
Penulis:
Nuryanti
Editor:
Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Sebagian massa batal menggelar aksi pada 13 Agustus 2025 mendatang, buntut batalnya kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Massa memutuskan batal menggelar demo karena merasa tuntutan mereka sudah dipenuhi oleh Bupati Pati, Sudewo.
Kelompok yang memutuskan batal berunjuk rasa di antaranya yakni Gerakan Pati Bersatu (Gerpab) yang dikomandoi Cahya Basuki alias Yayak Gundul, dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) yang dikoordinatori Sahal Mahfudh.
Namun, sebagian massa lainnya mengatakan bakal tetap menggelar aksi unjuk rasa pada 13 Agustus 2025 dengan tuntutan Sudewo lengser.
Rencana unjuk rasa itu setelah Pemkab Pati mengeluarkan kebijakan tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Namun, setelah kebijakan itu menjadi polemik, Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan tarif PBB-P2.
Pembatalan Aksi Unjuk Rasa
Koordinator kelompok Gerakan Pati Bersatu (Gerpab), Cahya Basuki alias Yayak Gundul memicu polemik setelah menerbitkan surat pembatalan aksi demo.
Surat itu dia keluarkan setelah bertemu Bupati Pati Sudewo di salah satu restoran di Jalan Diponegoro, Jumat (8/8/2025).
Kelompok ini sebelumnya juga hendak menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan PBB-P2 pada 13 Agustus 2025.
Yayak mengatakan, sudah tidak perlu lagi dilakukan unjuk rasa karena Bupati Pati Sudewo telah membatalkan kebijakan kenaikan PBB-P2.
Yayak juga mengaku, dirinya merasa “dikhianati” oleh massa aliansi.
Baca juga: Selain Batalkan Kenaikan PBB, Bupati Pati Sudewo Hapus Aturan 5 Hari Sekolah Usai Dikecam Publik
Ia mengaku heran dengan pergeseran fokus tuntutan aliansi, dari menurunkan PBB-P2 menjadi melengserkan Sudewo.
“Saya merasa heran juga, lo kok berubah begini? Memang ada isu, orang yang akan melengserkan bupati itu mengeluarkan dana."
"Ada isu yang bilang ditunggangi (kepentingan) politik. Tapi itu isu. Saya tidak lihat uangnya."
"Tapi apa pun itu, (melanjutkan demo) itu hak mereka. Saya juga punya hak (untuk membatalkan aksi kelompoknya)” ujar Yayak kepada TribunJateng.com, Jumat.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.