Ratusan Eks Honorer RSUD Pati Akan Demo Sudewo: Kembalikan Pekerjaan Kami atau Turunkan Bupati!

"Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak."

"Setelah itu nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak."

"Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” tutur dia di posko donasi, depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Jumat (8/8/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

Bagi Teguh, selama ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Sudewo penuh dengan kebohongan. Oleh karena itu, ia tak percaya dengan ucapan Sudewo.

"Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati," tegasnya.

Teguh pun meyakini, jika benar Sudewo membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan lantaran terpaksa akibat tekanan publik.

"Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak." 

"Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit," imbuhnya.

Baca juga: Permintaan Maaf Bupati Pati Tak Hentikan Rencana Demo 13 Agustus, Tabiat Sudewo Disorot

Kenaikan PBB Pati Dibatalkan

Bupati Pati, Sudewo resmi membatalkan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen.

Pembatalan ini dilakukan setelah kebijakan tersebut menuai polemik di masyarakat hingga berbuntut pada penggalangan donasi untuk demo yang rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025.

Bupati Sudewo menyampaikan pembatalan tersebut di Pendopo Pati, Jumat.

"Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan," katanya, dikutip dari TribunJateng.com.

Sudewo mengungkapkan, keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Dengan pembatalan ini, maka tarif PBB-P2 di Kabupaten Pati akan dikembalikan seperti tahun sebelumnya, tanpa kenaikan 1 persen pun.

Lantas bagaimana nasib warga yang telah membayar?