3 Kepala Daerah Jabar Tetap Izinkan Study Tour, Dedi Mulyadi: Tak Punya Dasar Akademik dan Moral

TRIBUNNEWS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengkritik tiga kepala daerah di Jabar yang tetap mengizinkan study tour bagi siswa sekolah.

Dalam tayangan videonya di Instagram, Sabtu (26/7/2025), Dedi menilai diizinkannya study tour oleh kepala daerah itu tidak memiliki dasar akademik dan moral.

Justru, menurut Dedi, kepala daerah-kepala daerah itu menjadikan anak-anak sekolah sebagai objek ekonomi.

"Ada beberapa bupati dan wali kota yang menjadi tujuan wisata yang dibungkus oleh study tour mengalami kegelisahan sehingga cenderung untuk memberlakukan kembali study tour di sekolah-sekolah dengan berbagai catatan," kata Dedi di awal video.

"Saya sampaikan bahwa menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral," imbuh dia.

Dedi lantas mengurai alasannya mengapa anak-anak sekolah tidak boleh dijadikan sebagai objek ekonomi.

Baca juga: Kunjungan Lava Tour Merapi Menurun karena Kebijakan Dedi Mulyadi, Pemkab Sleman Siapkan Mitigasi

Ia menyinggung beberapa sekolah yang tetap meminta iuran untuk lembar kerja siswa (LKS) hingga seragam.

Menurut Dedi, itu adalah bentuk eksploitasi terhadap anak demi mendapat keuntungan.

"Kenapa anak sekolah tidak boleh menjadi objek ekonomi? Itulah saya melarang mereka untuk menjadi objek jual beli LKS, objek jual beli buku, objek jual beli pakaian seragam."

"Karena sudah menjadikan mereka sebagai barang material dan menjadi bagian dari eksploitasi untuk mendapat keuntungan," urainya.

Dedi beranggapan, pendidikan seharusnya terbebas dari hal-hal bersifat eksplotatif.

Karena itu, kata Dedi, apabila daerah-daerah di Jabar ingin meningkatkan kunjungan pariwisata, alih-alih mengizinkan study tour, seharusnya berbenah diri.

Ia mengimbau kepala daerah di Jabar untuk meningkatkan kebersihan dan tata keindahan kota/kabupaten.

Dedi juga mengingatkan maraknya pungutan liar di berbagai tempat wisata di Jabar yang membuat pengunjung tak nyaman.

"Pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif. Apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah tingkatkan kebersihan kota/kabupaten, tingkatkan tata estetika kota, tidak boleh ada bangunan-bangunan yang kumuh, sungai-sungainya bersih dan tertata," jelas Dedi.

"Bebaskan berbagai pungli dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu objek ada dua tiket yang dibuat," pungkasnya.

3 Kepala Daerah yang Izinkan Study Tour

Diketahui, ada tiga kepala daerah di Jabar yang tetap mengizinkan study tour di tengah ketegasan Dedi  Mulyadi melarangnya.

Mereka adalah Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan; Bupati Bandung, Dadang Supriatna; dan Bupati Cirebon, Effendi Edo.

1. Muhammad Farhan

Farhan tetap mengizinkan study tour bagi pelajar di wilayahnya sebab khawatir larangan yang diterapkan Dedi Mulyadi bisa membuat industri pariwisata Kota Bandung memburuk.

Sebab, saat ini, sektor pariwisata Kota Bandung tengah mengalami penurunan pendapatan.

Menurutnya, larangan study tour bisa diterapkan apabila berkaitan dengan prestasi akademik.

"(Larangan study tour) sangat (berpengaruh ke pendapatan pariwisata), cek ke Saung Udjo jangan tanya saya."

"Kota mah tidak bisa melarang, kebijakan kota mah simpel. Study tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik," ujar Farhan saat dijumpai di Balai Kota Bandung, Senin (21/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Lebih lanjut, Farhan mengatakan pihaknya tidak akan membatasi pelajar study tour ke luar daerah, termasuk luar provinsi.

Ia mengakui para pelaku usaha wisata banyak yang menggantungkan nasibnya kepada acara study tour sekolah.

 "Mangga weh (silakan saja), saya tidak bisa melarang, masa saya larang. Kalau Bandung sendiri mah bebas, ini kota terbuka, terbuka itu artinya masuk boleh, keluar juga boleh gitu ya," katanya.

Namun, Farhan menegaskan kegiatan study tour tidak boleh dikaitkan kewajiban akademik siswa.

Artinya, siswa yang tidak mampu mengikuti kegiatan tersebut tidak boleh diberikan tugas pengganti yang memengaruhi nilai sekolah mereka.

"Study tour mah study tour we, asal tidak ada hubungan dengan nilai. Jadi yang sanggup bayar, yang enggak sanggup nggak usah bayar (ikut). Tanggung jawab kepala sekolah dan orang tua sudah dewasa," ucap Farhan.

"Tapi begitu ketahuan ada yang melaporkan, misalnya anak saya wajib ikut, kalau enggak nilai tidak bertambah atau kalau tidak ikut harus bikin tugas, maka kepala sekolahnya langsung diberhentikan, clear," tegas dia.

2. Dadang Supriatna

Dadang berharap larangan study tour yang diterapkan Dedi Mulyadi juga diiringi solusi bagi para pelaku usaha.

Baginya, study tour tak perlau menjadi bahan politik, melainkan disesuaikan kebutuhan masing-masing sekolah.

"Lebih terarah. Jadi, jangan sampai kita melarang tapi tidak ada solusi," katanya saat diwawancara awak media, Sabtu (26/7/2025).

"Kegiatan study tour bagi saya tidak usah terlalu dipolitisin atau apapun. Tapi yang jelas, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah," imbuh dia.

Dadang menegaskan, study tour seharusnya tidak sekadar menjadi ajang rekreasi. 

Kegiatan ini idealnya memberikan nilai edukatif dan memperluas wawasan siswa, terutama dalam memahami sejarah dan budaya bangsa.

"Selama orang tuanya sepakat dan ada manfaat dalam konteks pengalaman, karena study tour itu bukan hanya hiburan."

"Tetapi ada manfaat, seperti melihat perbedaan antar daerah, terutama dalam hal edukasi sejarah," katanya.

"Misalnya ke Monas atau situs sejarah kemerdekaan dan kerajaan masa lalu. Ini penting sebagai edukasi."

"Jadi study tour bukan sekadar hiburan, tapi harus menambah wawasan dan jadi kenangan yang membekas," ucapnya.

3. Effendi Edo

Edo mengaku pihaknya tak mempermasalahkan study tour, selama persiapan matang dan jelas rambu-rambunya.

Menurutnya, kegiatan study tour bukan sekadar jalan-jalan atau hiburan semata.

Lebih dari itu, ia melihat kegiatan tersebut sebagai sarana pembelajaran di luar ruang kelas yang dapat memperluas wawasan siswa.

"Kalau study tour, asalkan dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya," ujar Edo saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jumat (25/7/2025).

"Kegiatan semacam ini bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal dunia luar dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak mereka peroleh di ruang kelas."

"Tentunya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, walaupun ke luar daerah," lanjutnya.

Edo pun menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta panduan yang jelas dari pihak sekolah dalam menyelenggarakan study tour.

Tujuannya, tak lain agar tujuan pendidikan tetap menjadi yang utama, bukan sekadar rekreasi.

Edo juga menyoroti sisi ekonomi dari kegiatan ini. Baginya, study tour tak hanya berdampak pada siswa, tapi juga berkontribusi pada sektor pariwisata dan pendapatan daerah.

"Kalau dilarang kan nanti orang nggak pada mau datang ke Kota Cirebon. Tentunya juga bisa meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah)," tukasnya.

Alasan Larangan Study Tour

Pada Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi membeberkan alasan mengapa ia melarang study tour.

Lewat sebuah video yang diunggah di akun Instagram resminya, Selasa (25/2/2025), Dedi mengungkapkan, larangan itu berlaku bagi apapun kegiatan yang berkaitan dengan study tour, yang membebani keuangan orang tua siswa.

Sebab, selama ini, diketahui biaya study tour selalu dibebankan secara penuh kepada pihak wali murid.

"Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa," kata Dedi, Selasa, di akun Instagram @dedimulyadi71.

Menurut Dedi, selama ini sebagian besar orang tua siswa harus berutang demi membayar biaya study tour.

Hal itu, lanjut dia, justru menjadi beban ekonomi bagi orang tua siswa karena memiliki tanggungan utang.

"Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat," imbuh Dedi.

Alasan selanjutnya yang membuat Dedi tegas melarang study tour adalah soal keamanan.

Dedi menyinggung kecelakaan SMK di Depok ketika melakukan study tour yang berujung pada meninggalnya 11 siswa.

Menurutnya, kecelakaan tersebut harus dijadikan pelajaran penting agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah org yang banyak."

"Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama," pungkas Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Farhan Ambil Langkah Beda dari Dedi Mulyadi, Perbolehkan Study Tour: "Bandung Sendiri Mah Bebas!"

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Hilman Kamaludin/Adi Ramadhan/Eki Yulianto)