Jokowi Cerita Pernah Tugaskan Ma’ruf Amin ke Papua, Kini Gantian Gibran yang Dikirim

"Sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, berdialog, menerima masukan dan kritik. Jadi bisa berkantor di mana saja, yang penting bisa bertemu warga," kata Gibran.

Uskup Jayapura: Gibran Harus Berdialog dengan OPM

Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You, menyampaikan pesan penting agar Gibran tidak hanya sekadar hadir secara fisik, tapi juga membuka ruang dialog, termasuk dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kenapa tidak berdialog? Dengar harapan dan derita mereka. Masyarakat hanya ingin dihargai, bukan dikasih uang. Mereka ingin diakui," ujarnya.

Baca juga: Gibran Mirip Jokowi, Pengamat: Sama-Sama Hindari Demonstran, Tugas di Papua Bisa Dimanfaatkan

Yusril: Penugasan Gibran Sesuai UU Otsus

Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, penugasan Gibran bukan berdasarkan keputusan sepihak Presiden Prabowo, melainkan amanat dari UU Otonomi Khusus Papua.

Ia merujuk Pasal 68A UU No 2 Tahun 2021 yang membentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Menurut Yusril, Wapres memang memimpin badan tersebut, namun bukan berarti Gibran akan berkantor permanen di Papua.

“Yang berkantor di sana itu sekretariat dan personalia. Wapres tetap berkedudukan di ibu kota negara,” tegasnya.

Jokowi dan Papua: 18 Kali Kunjungan, Rp 92 Triliun Dana Otsus

Selama satu dekade memimpin, Jokowi telah 18 kali mengunjungi Papua.

Ia menjadi presiden RI yang paling sering ke Papua. Sejak 2014–2023, pemerintah menggelontorkan Rp92,6 triliun dana Otsus ke Papua.

Jokowi membangun jalan Trans Papua, bandara, pelabuhan, jembatan, stadion, hingga PLBN di perbatasan PNG.

Dampaknya, angka kemiskinan di Papua turun dari 27,8 persen menjadi 26,03%, dan di Papua Barat dari 26,26% menjadi 20,49%.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga melesat dari 5,38% menjadi 21,11% pada triwulan II-2024.

Namun, Bappenas mencatat masih banyak PR seperti kesenjangan SDM, kualitas kesehatan rendah, dan belum maksimalnya pemanfaatan dana Otsus.

 Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gibran dan pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan fondasi yang sudah dibangun Jokowi.