Jokowi Cerita Pernah Tugaskan Ma’ruf Amin ke Papua, Kini Gantian Gibran yang Dikirim

TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal penugasan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Papua oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Jokowi, penugasan seperti ini bukan hal baru dan pernah ia lakukan semasa menjabat, tepatnya saat menugaskan Ma’ruf Amin ke Papua untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

"Ya, dilihat dari namanya, ini kan penugasan dari presiden. Di mana pun harus siap," ucap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin (14/7/2025).

Jokowi menyebut Papua adalah masa depan Indonesia.

Karena itu, ia menilai penugasan Gibran ke wilayah paling timur Indonesia sebagai langkah yang tepat demi mendorong pemerataan pembangunan. 

“Penugasan ke Papua itu sangat baik. Karena Papua adalah masa depan Indonesia. Semua harus dipersiapkan agar merasakan pembangunan,” katanya.

Baca juga: Jokowi Dukung Gibran Ditugaskan ke Papua: Di Mana pun Harus Siap

Cerita Jokowi: Ma’ruf Amin Juga Dikirim ke Papua

Jokowi pun menceritakan bahwa semasa menjabat, ia pernah menugaskan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke Papua.

Penugasan itu tak melulu harus menetap, tapi intensitas kehadiran yang penting. 

“Zaman Pak Ma’ruf Amin, beliau kita beri penugasan ke Papua. Kadang 3 hari, kadang 5 hari, atau 2 hari di sana,” kenangnya.

Ia menegaskan semua provinsi di Indonesia memiliki persoalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perhatian pemerintah pusat harus merata.

 “Di tanah Papua yang saya cintai itu juga masih banyak problem, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keamanan,” ujar Jokowi.

Gibran Siap Jalankan Tugas, Bisa Berkantor di Mana Saja

Menanggapi penugasan tersebut, Gibran mengaku siap dan fleksibel dalam hal lokasi kerja.

Ia menyebut bisa berkantor di Jakarta, IKN, Papua, bahkan di Klaten sekalipun. Baginya, yang penting adalah sering turun ke lapangan dan berdialog dengan warga.

"Sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, berdialog, menerima masukan dan kritik. Jadi bisa berkantor di mana saja, yang penting bisa bertemu warga," kata Gibran.

Uskup Jayapura: Gibran Harus Berdialog dengan OPM

Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius Matopai You, menyampaikan pesan penting agar Gibran tidak hanya sekadar hadir secara fisik, tapi juga membuka ruang dialog, termasuk dengan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kenapa tidak berdialog? Dengar harapan dan derita mereka. Masyarakat hanya ingin dihargai, bukan dikasih uang. Mereka ingin diakui," ujarnya.

Baca juga: Gibran Mirip Jokowi, Pengamat: Sama-Sama Hindari Demonstran, Tugas di Papua Bisa Dimanfaatkan

Yusril: Penugasan Gibran Sesuai UU Otsus

Menkopolhukam Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, penugasan Gibran bukan berdasarkan keputusan sepihak Presiden Prabowo, melainkan amanat dari UU Otonomi Khusus Papua.

Ia merujuk Pasal 68A UU No 2 Tahun 2021 yang membentuk Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Menurut Yusril, Wapres memang memimpin badan tersebut, namun bukan berarti Gibran akan berkantor permanen di Papua.

“Yang berkantor di sana itu sekretariat dan personalia. Wapres tetap berkedudukan di ibu kota negara,” tegasnya.

Jokowi dan Papua: 18 Kali Kunjungan, Rp 92 Triliun Dana Otsus

Selama satu dekade memimpin, Jokowi telah 18 kali mengunjungi Papua.

Ia menjadi presiden RI yang paling sering ke Papua. Sejak 2014–2023, pemerintah menggelontorkan Rp92,6 triliun dana Otsus ke Papua.

Jokowi membangun jalan Trans Papua, bandara, pelabuhan, jembatan, stadion, hingga PLBN di perbatasan PNG.

Dampaknya, angka kemiskinan di Papua turun dari 27,8 persen menjadi 26,03%, dan di Papua Barat dari 26,26% menjadi 20,49%.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat juga melesat dari 5,38% menjadi 21,11% pada triwulan II-2024.

Namun, Bappenas mencatat masih banyak PR seperti kesenjangan SDM, kualitas kesehatan rendah, dan belum maksimalnya pemanfaatan dana Otsus.

 Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Gibran dan pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan fondasi yang sudah dibangun Jokowi.