Viral Kantor Penyalur Kerja di Bekasi Diserbu, Warga Kesal Tak Diterima Kerja: Bayar Jutaan

TRIBUNNEWS.COM - Di media sosial viral video yang memperlihatkan warga menyerbu kantor penyalur kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kantor itu diduga merupakan kantor penyalur kerja bodong dan beralamat di Desa, Mekarmukukri, Kecamatan Cikarang Utara.

Kapolsek Cikarang Utara Kompol Sutrisno menjelaskan duduk perkara warga nekat menggeruduk kantor tersebut.

Sutrisno menyebut para pencari kerja meminta pengembalian uang yang sudah dibayarkan kepada kantor itu.

"Ya awalnya mereka mendatangi kantor yayasan itu menuntut ganti rugi agar uang mereka bisa dikembalikan," ujar Sutrisno, Minggu, (13/7/2025), dikutip dari Tribun Bekasi.

Menurut Sutrisno, beberapa warga ingin bertemu dengan pihak kantor guna mendapatkan kejelasan pengembalian uang. Akan tetapi, mereka tidak bisa menemuinya dan terjadilah kerumumnan.

Adapun warga setempat jengkel dan mempertanyakan keberadaan kantor penyalur tenaga kerja itu di wilayah tempat tinggalnya.

Sutrisno berujar saat ini sudah ada 13 korban yang melapor kepada Polsek Cikarang Utara. Nilai kerugian tiap korban bermacam-macam mulai dari Rp5 juta hingga Rp8 juta.

"Sudah ada laporan karena penyalur menjanjikan uang akan dikembalikan jika tak kunjung disalurkan kerja ke pabrik," ucap polisi itu.

Sutrisno menyampaikan polisi akan mendalami kasus itu dan memeriksa yayasan penyalur tenaga kerja itu serta para korban.

Saat melapor, para korban menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tanda terima uang yang dibayarkan oleh para korban. 

Baca juga: Amnesty Ungkap Praktik Mengerikan Perbudakan Pencari Kerja di Kamboja, WNI Ikut Jadi Korban

"Kita sedang melakukan pengejaran kepada para pelaku dan mohon doanya sekiranya kita bisa segera melakukan penangkapan pada yang bersangkutan," kata Sutrisno.

Menaker: Lowongan kerja harus transparan

Sementara itu, beberapa hari lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa upaya menghentikan praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja harus menjadi gerakan kolektif yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara bertajuk “Membangun Komitmen Bersama untuk Rekrutmen Tenaga Kerja yang Adil dan Transparan” yang digelar di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Selasa, (8/7/2025).

“Surat edaran saja tidak cukup. Kita perlu gerakan bersama untuk menuntaskan praktik percaloan yang merugikan masyarakat,” kata Yassierli.

Menurutnya, pemberantasan percaloan harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh sektor ketenagakerjaan, termasuk penerapan norma kerja yang kuat, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga hubungan industrial yang sehat.

“Ini baru langkah awal. Setelah ini kita akan bicara soal norma kerja, K3, dan penguatan hubungan industrial,” tambahnya.

Yassierli juga meminta agar lowongan pekerjaan tidak lagi disalurkan lewat pihak ketiga yang tidak resmi. Ia mengimbau masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan platform resmi Kemnaker, yakni SiapKerja.

“Lowongan kerja harus transparan dan bisa diakses langsung oleh pencari kerja. Gunakan SiapKerja, bukan calo,” tegasnya.

Selain soal rekrutmen, Yassierli juga mendorong pemerintah daerah dan pelaku industri membina SDM lokal. Ia mengusulkan setiap kawasan industri memiliki sekolah binaan untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap pakai.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Fahrurozi menambahkan, praktik percaloan telah mencederai keadilan dan menciptakan ketimpangan.

“Kita ingin sistem rekrutmen yang bersih, adil, dan bebas pungli. Komitmen ini akan kita kawal agar tidak berhenti jadi slogan,” ujarnya.

(Tribunnews/Febri/Tribun Bekasi/Muhammad Azzam)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul Viral, Warga Geruduk Kantor Penyalur Kerja Bodong di Cikarang Utara Bekasi