Klarifikasi DPRD Jabar Fraksi PDIP usai Disindir Dedi Mulyadi soal Musrenbang: Birokrasi Nggak Benar

TRIBUNNEWS.com - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, membalas sindiran Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengenai undangan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.

Sebelumnya, Dedi menyebut anggota DPRD Jabar tak memenuhi undangan Musrenbang di Kota Cirebon.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang," kata Dedi dalam video di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel yang tayang pada Sabtu (17/5/2025).

Terkait hal itu, Doni mengaku anggota DPRD Jabar baru menerima undangan Musrenbang pada 6 Mei 2025, sehari sebelum acara.

Padahal, di waktu yang bersamaan, anggota DPRD Jabar sudah ada agenda kunjungan.

"Undangan Musrenbang Provinsi itu diterima anggota DPRD satu hari sebelumnya, di mana pada saat jadwal Musrenbang, semua anggota Komisi, Pansus, semuanya, lagi ada agenda kunjungan," jelas Doni dalam tayangan YouTube MetroTV, dikutip Tribunnews.com, Senin (19/5/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Balas Sindiran DPRD Jabar Fraksi PDIP: Ingin Dihargai, tapi Tak Pernah Menghargai

Lebih lanjut, Doni menyebutkan anggota DPRD Jabar menerima undangan dalam tiga versi yang berbeda.

Hal itupun membuat Doni menyoroti sistem Birokrasi Pemprov Jabar yang dinilainya tak beres.

"Dari undangan saja, undangan dibuat tanggal 2 (Mei) oleh Pemprov. Diterima teman-teman DPRD itu satu hari sebelumnya."

"Undangannya ada tiga versi, ada yang jam 7.00, ada yang jam 9.00, ada yang jam 12.00," ungkap Doni.

"Dari birokasi ini saja kita lihat, ini nggak benar. Kalau sistem birokrasinya begini, bagaimana kita?" katanya.

Doni lantas mengakui, aksi walk out pada Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025), adalah puncak kekecewaan sejumlah anggota DPRD Jabar terhadap Dedi.

Sebab, ujar Doni, Dedi terkesan tidak membutuhkan DPRD Jabar dalam menjalankan kebijakannya.

"Kalau misalnya Pak Dedi berpikiran tidak membutuhkan DPRD, ngapain kita ada di situ (Musrenbang)?" pungkas Doni.

Pernyataan Dedi Mulyadi yang Membuat DPRD Jabar Kesal

Pada 7 Mei 2025, Dedi Mulyadi menghadiri Musrenbang di Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi, dilansir TribunJabar.id.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

Baca juga: Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Walk Out Buntut Pidato Dedi Mulyadi, Tegas Minta Klarifikasi

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul ISI Pidato Dedi Mulyadi di Cirebon yang Bikin Fraksi PDIP walkout saat Rapat Paripurna DPRD Jabar

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)