Sosok Doni Maradona, Anggota DPRD Jabar Walk Out Buntut Pidato Dedi Mulyadi, Tegas Minta Klarifikasi

TRIBUNNEWS.com - Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, walk out saat Rapat Paripurna, Jumat (16/5/2025).

Aksi walk out itu dilakukan Doni sebab merasa geram terhadap pidato Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ketika Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon, pada 7 Mei 2025.

Doni menilai pidato Dedi itu telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

Sebagai informasi, saat Musrenbang di Cirebon, Dedi menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Sembilan hari yang lalu di acara Musrembang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi bahwa beliau mendiskreditkan DPRD Jawa Barat dan mendiskreditkan anggota DPRD provinsi," kata Doni, Jumat.

Ia pun mendesak Dedi untuk menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya di Musrenbang.

Baca juga: Pidato Dedi Mulyadi Buat DPRD Jabar Geram: Bahas Pembangunan Masa Lalu Tak Butuh Persetujuan DPR

Apabila tidak, kata Doni, maka anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP ogah terlibat dengan Dedi.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," tegas Doni, dikutip dari TribunJabar.id.

Sosok Doni Maradona

Doni Maradona Hutabarat adalah anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PDIP.

Ia duduk di Komisi IV yang membawahi Bidang Pembangunan.

Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, Doni maju dari daerah pemilihan (dapil) Jabar 6 yang berhasiil menempati peringkat pertama di antara kader PDIP, dengan perolehan suara sebanyak 48.157, dikutip dari jdih.kpu.go.id.

Selain menjadi anggota DPRD Jabar, Doni juga menjabat sebagai Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Jabar.

Doni diketahui bukan asli kelahiran tanah Sunda, meski ia kini menjadi wakil rakyat di Jawa Barat.

Ia lahir di Kota Dumai, Riau. Doni merupakan lulusan SMAN 1 Dumai tahun 2000.

Ia kemudian berkuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) mengambil Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.