3 Alasan SMKN 4 Yogyakarta Ogah Lanjutkan MBG: Bikin Repot Staf, Makanan Basi, hingga Siswa Trauma

TRIBUNNEWS.COM - SMK Negeri 4 Yogyakarta meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan pada tahun ajaran baru mendatang.

Pasalnya, program perbaikan gizi anak-anak Indonesia yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu justru memunculkan masalah-masalah baru di SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo pun mengungkap persoalan-persoalan yang menimpa pihaknya dari adanya pelaksanaan program MBG ini.

3 Alasan SMKN 4 Yogyakarta Setop MBG

1. Makanan Tak Layak Konsumsi

Widiatmoko mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan, sekolah menerima makanan yang dalam kondisi tidak layak konsumsi. 

Beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan basi, buah-buahan busuk, serta nasi dan lauk yang terdapat ulat.

"Katanya sih dari penyedia, itu justru bagus karena tidak pakai pestisida. Tapi kan tetap saja, masak ada ulatnya terus dimakan?” kata Widiatmoko, Senin (5/5/2025), dilansir TribunJogja.com.

“Itu baru saja, dua atau tiga hari lalu. Saya punya fotonya. Cuma satu memang, tapi ini bukan pertama kalinya. Mungkin sudah 6 atau 7 kali kejadian seperti itu,” sambungnya.

Baca juga: Kepala BGN Jelaskan Penyebab Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Daerah

Pihak sekolah mengaku sudah menyampaikan berbagai keluhan itu kepada penyedia makanan. 

Namun, karena distribusi makanan dilakukan dalam jumlah besar dan dalam waktu terbatas, kualitas dan pengawasan tidak bisa dijamin merata. 

“Kami sudah laporkan ke penyedia. Bahkan kami punya grup khusus untuk menampung keluhan dan masukan. Tapi ya tetap saja kejadian serupa berulang. Jumlah siswanya banyak, jadi mungkin kontrolnya tidak maksimal,” kata Widiatmoko.

Lebih lanjut, Widiatmoko menjelaskan bahwa secara administratif, program MBG di sekolahnya masih berjalan. 

Namun, pelaksanaannya sering dihentikan sementara karena berbagai kondisi di sekolah, seperti saat siswa harus mengikuti kegiatan luar ruangan atau pembelajaran jarak jauh.

“Ya, sempat berhenti tapi bukan karena dihentikan oleh pemerintah, melainkan kami yang minta. Misalnya ada kegiatan di sekolah atau siswa belajar daring, kami minta untuk tidak dibagikan dulu, tapi keesokan harinya jalan lagi,” bebernya.

Meski secara teknis berjalan, kualitas makanan yang dibagikan kepada sekitar 1.200 siswa justru menjadi sumber keluhan utama. 

2. Buat Staf Kerepotan

Widiatmoko juga menilai bahwa pelaksanaan MBG justru menambah beban pekerjaan administratif bagi pihak sekolah.