Dedi Mulyadi Akan Kirim Pelajar Nakal ke Barak TNI, Seperti Apa Kriterianya?

"Kita kan sudah ada MOU dengan mabes TNI AD. Kita juga akan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam." 

"Bupati/wali kota memiliki sinergi dengan Kapolres, Dandim, dan batalyon-batalyon setiap daerah. Enggak ada problem," terangnya.

Mabes TNI Buka Suara

Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan, akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa bermasalah.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah," kata Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Selasa.

"Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," lanjutnya.

Terkait dengan tempat pelaksanaannya, Wahyu mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.

Akan tetapi, Wahyu mengakui bahwa pelaksanaannya belum mencakup semua wilayah di Jabar.

Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, sambungnya, tentunya sesuai yang disampaikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, yakni dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor, dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku. 

"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orang tua masing-masing siswa," ungkapnya.

Menurutnya, terkait program, secara umum seperti yang sudah disampaikan KDM, yaitu pembinaan karakter bagi siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku negatif, meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian dan kedisiplinan.

Sedangkan waktu pembinaannya, akan ditentukan setelah dilaksanakan koordinasi teknis dengan Pemprov Jabar.

"Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah dikomunikasikan secara teknis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar," ucap Wahyu.

(Tribunnews.com/Deni/Rizki)