Dedi Mulyadi Akan Kirim Pelajar Nakal ke Barak TNI, Seperti Apa Kriterianya?

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, pihaknya bakal memberikan pendidikan kepada para pelajar di Jawa Barat yang masuk kategori nakal untuk dibina TNI.

Pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini kemudian mengungkapkan kriteria mana saja yang berpotensi akan dibawa ke barak TNI.

Salah satu di antaranya, jelas KDM, yaitu mereka yang sering tawuran hingga Mobile Legend.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat ditemui awak media di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

"Tukang tawuran, tukang mabok, tukang main Mobile Legend yang kalau malam, kemudian tidurnya tidak mau sore. Ke orang tua melawan."

"(Siswa) yang melakukan pengancaman, di sekolah bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, ke sekolah nggak nyampe. Kan kita semua dulu pernah gitu ya," ucap KDM.

Ia menargetkan, pendidikan tersebut akan dimulai pada awal Mei mendatang.

Beberapa daerah yang dimungkinkan akan menerapkan konsep itu, seperti Kota Bandung hingga Kabupaten Purwakarta.

Akan tetapi, perihal dengan mekanisme dan kewenangannya akan diserahkan kepada bupati dan wali kota setempat, bukan hanya pada gubernur.

"Memang kewenangannya ada di bupati/wali kota juga bukan hanya di provinsi. Nah ada di, saya di tanggal 2 akan menyelenggarakan itu di Kota Bandung." 

"Tapi Kabupaten Purwakarta, bupatinya sudah telepon saya, sudah siap, untuk melakukan pembinaan kerja sama dengan Batalyon Armed 9 Pasopati."

Baca juga: Sebut Dedi Mulyadi Gubernur Konten, Ini Sepak Terjang Gubernur Kaltim

"Kemudian Kabupaten Cianjur sudah siap, nanti malam saya cek lagi yang bupati/wali kotanya memiliki kesiapan," jelas KDM.

Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat sudah menjalin kerja sama dengan Mabes TNI AD hingga kepolisian untuk menyukseskan program pendidikan terhadap pelajar di Jabar.

Menurutnya, setiap kepala daerah, termasuk di kabupaten, wali kota di Jawa Barat juga sudah bersinergi dengan jajaran aparat penegak hukum di wilayahnya.

Oleh sebab itu, KDM menyebut hal itu tak akan menimbulkan suatu masalah.