Lucky Hakim Liburan ke Jepang
Pengakuan Lucky Hakim usai Diperiksa Kemendagri, Tak Pakai Fasilitas Negara saat Liburan ke Jepang
Kemendagri memeriksa Bupati Indramayu, Lucky Hakim terkait liburan ke Jepang. Lucky pergi tanpa mengantongi izin dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Dengan pemeriksaan ini, Lucky Hakim siap menerima segala konsekuensi atas tindakannya.
“Saya di sini meminta maaf dan saya juga memohon arahan,” pungkasnya.
Baca juga: Lucky Hakim Siap Temui Dedi Mulyadi Bahas Liburan ke Jepang
Teguran Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan sanksi maksimal yang dapat dijatuhkan ke Lucky Hakim yakni pemberhentian selama tiga bulan.
"Kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa."
"Itu sanksi maksimal. Mudah-mudahan, ya. Kita serahin pada pak Mendagri," ucapnya.
Sebagai kepala daerah, Lucky Hakim diharuskan ikut mempromosikan tempat wisata di wilayahnya.
"Kalau mengatakan bahwa, kotanya tidak seindah Jepang, bikin dong jadi seindah Jepang."
"Jadi, saya ingin nanti para pejabat itu, coba ciptakan tempat-tempat di Jawa Barat menjadi tempat-tempat indah sehingga dia rekreasinya di wilayah kerjaannya masing-masing. Gitu loh," tuturnya.
Baca juga: Imbas Liburan ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Siap Dijatuhi Sanksi hingga Minta Maaf
Meski liburan ke Jepang merupakan permintaan anak, Lucky Hakim harus memposisikan sebagai pejabat negara dan ada aturan yang harus ditaati.
Sejumlah masalah di daerah bisa terjadi saat libur lebaran, sehingga kepala daerah diminta untuk bersiaga.
"Selain infrastruktur yang perlu waktu untuk dibenahi, adalah yang nyapu koin. Itu saya sudah berkunjung ke situ jauh sebelum jadi gubernur. Nah, ini kan kita harus cari rumusan bagaimana mereka berhenti nyapu koin," imbuhnya.
Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Bupati Indramayu Lucky Hakim Mengaku Salah Karena Berlibur ke Jepang: "Tak Berniat Membolos"
(Tribunnews.com/Mohay/Rizki Sandi) (TribunJabar.id/Nazmi/Imam Baihaqi/Handika)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.