5 Fakta Lucky Hakim Liburan ke Jepang: Wamendagri Minta Klarifikasi, Dedi Mulyadi Beri Teguran

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas ke Lucky Hakim.

"Peristiwa Lucky Hakim ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah di Indonesia agar lebih disiplin. Saya mendorong Kemendagri untuk memberikan sanksi," ungkapnya.

Baca juga: Akui ke Jepang Tanpa Izin, Lucky Hakim Minta Maaf ke Dedi Mulyadi, Langsung Hubungi usai Disindir

Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab pelayanan publik sehingga tak mengenal hari libur.

“Kalau bupati atau wali kota, izinnya harus melalui gubernur dan selanjutnya ke Mendagri. Kalau gubernur, langsung ke presiden,” tuturnya.

3. Kata DPW NasDem Jabar

Ketua DPW NasDem Jawa Barat, Mamat Rachmat, mengaku masih menunggu Lucky Hakim memberikan klarifikasi.

Mamat mengetahui Lucky Hakim liburan ke Jepang dari media sosial.

"Saya belum mendapatkan update, justru baru tahu dari media juga. Jadi, kami belum berkomunikasi dengan yang bersangkutan," tuturnya, Senin (7/4/2025).

Partai NasDem akan memanggil Lucky Hakim sepulang dari Jepang untuk dimintai keterangan.

"Mungkin setelah pulang nanti, kami akan konfirmasi ke yang bersangkutan," tandasnya.

Baca juga: Disindir Dedi Mulyadi karena ke Jepang Tak Izin, Lucky Hakim: Nanti Menghadap Gubernur dan Mendagri

4. Pengakuan Lucky Hakim

Lucky Hakim membenarkan sedang liburan ke Jepang bersama keluarga.

Pria 45 tahun itu menjelaskan, berangkat ke Jepang pada Rabu (2/4/2025) dan kembali ke Indonesia pada Minggu (6/4/2025).

"Setahu saya cuti bersama sampai tanggal 7 dan tentu insyaallah tanggal 8 sudah kembali kerja," ucapnya, Minggu.

Sepulang dari Jepang, Lucky Hakim akan menghadap Kemendagri untuk memberikan penjelasan perjalanannya ke luar negeri.

Lucky menegaskan, liburan ke Jepang menggunakan biaya pribadi.

"Saya sebagai Bupati Indramayu juga beberapa waktu lalu mencoret anggaran perjalanan dinas ke luar negeri sebesar Rp500 juta dan anggaran mobil dinas Baru sebesar Rp 1 miliar," lanjutnya.