Pelajar di Papua Demo Tuntut Pendidikan Gratis dan Peningkatan Fasilitas Sekolah

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Sejumlah pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK di berbagai wilayah Papua menggelar demonstrasi serentak pada Senin (17/2/2025).

Mereka menuntut agar pemerintah lebih memprioritaskan pendidikan gratis dibandingkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi ini berlangsung di sejumlah kota/kabupaten seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Mimika. 

Para demonstran menilai bahwa anggaran besar untuk MBG lebih baik dialokasikan untuk pendidikan gratis serta peningkatan fasilitas sekolah.

Baca juga: Prabowo Makan Siang Bersama Menteri saat Mahasiswa Demo Indonesia Gelap

"Kami menolak makanan gratis, kalau bisa gratiskan pendidikan," ujar Koordinator Aksi, Ainus Yalak, dalam orasinya di Kota Jayapura pada Senin (17/2/2025).

Selain itu, para pelajar juga mendesak agar dana MBG dialihkan untuk mengatasi tingginya angka buta huruf di Papua, yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencapai 12,84 persen.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 6 Januari 2025 bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar di seluruh Indonesia.

Namun, para pelajar di Papua menilai program ini belum menjadi prioritas utama di wilayah mereka yang masih menghadapi minimnya akses pendidikan, fasilitas sekolah yang buruk, serta kesejahteraan guru yang rendah.

Para demonstran juga menyoroti kasus keracunan akibat MBG di beberapa daerah, seperti Sukoharjo dan Nganjuk, yang menurut mereka membuktikan bahwa program ini belum siap diterapkan secara luas.

Selain menolak MBG, para demonstran juga mengecam keterlibatan aparat keamanan dalam distribusi makanan di wilayah pedalaman Papua.

"Hentikan pemaksaan pembagian makanan dengan melibatkan militer dan kepolisian di sekolah-sekolah kami," tegas salah satu orator dalam aksi di Kota Jayapura.

Para pelajar berharap pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.

Legislator Papua Angkat Suara

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Papua, Yan Mandenas, menjelaskan bahwa MBG dan pendidikan gratis berasal dari sumber anggaran yang berbeda.

Menurutnya, MBG merupakan wujud nyata dari janji kampanye Presiden Prabowo dan Wapres Gibran kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Program ini juga sepenuhnya dibiayai APBN, bukan APBD.

“Sedangkan untuk tuntutan para murid terkait sekolah gratis, ini sudah terakomodir di dalam alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus),” jelas Yan Mandenas, Senin (17/2/2025).

Hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Yan Mandenas menambahkan bahwa salah satu sumber anggaran yang diamanatkan dalam UU Otsus adalah pembiayaan pendidikan di Papua sekurang-kurangnya 30 persen.

Sebelumnya, alokasi dana Otsus adalah 80 persen untuk provinsi dan 20 persen untuk kabupaten/kota.

Namun, setelah revisi pada 2021, alokasi ini dibalik menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. 

“Rata-rata kabupaten itu paling rendah mendapat Rp 140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah. Dengan begitu, para murid orang asli Papua bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” jelas Yan Mandenas.

Sebagai anggota Pansus Revisi Otsus, Mandenas juga menegaskan bahwa jika menghitung jumlah pelajar sekolah di seluruh Papua, maka anggarannya masih cukup untuk biaya pendidikan gratis.

Dengan kata lain, pemindahan pengelolaan dana Otsus dari provinsi ke kabupaten/kota diharapkan dapat lebih mengakomodasi kepentingan pendidikan dan kesehatan. 

Baca juga: Aksi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bakal Demo Lagi jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Menurutnya, program MBG merupakan bentuk perhatian ekstra dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi emas Indonesia, khususnya generasi Papua di masa depan.

"Dari sisi pertumbuhan SDM, mereka mendapat asupan gizi yang baik, berkembang dengan baik, dan suatu saat SDM itu akan kembali membangun daerahnya, kelompoknya, keluarganya, dan dirinya sendiri," tambahnya.

Oleh karena itu, Mandenas berharap program MBG dan pendidikan gratis tidak dibenturkan.

Sebaliknya, dana Otsus yang sudah diberikan pemerintah pusat selama ini dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, khususnya untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan.

"Sudah jelas bahwa alokasi MBG berasal dari APBN, sedangkan alokasi pendidikan gratis berasal dari dana Otsus di Papua," jelas Yan lagi.

Mandenas juga meminta para murid, orang tua murid, dan masyarakat Papua untuk mengawasi kepala daerah terpilih agar konsisten menjalankan pendidikan gratis melalui pembiayaan Otsus.

"Jika ada aturan yang menghambat penggunaan dana Otsus untuk pendidikan dan kesehatan, tolong beritahu kami. Kami siap meminta pemerintah pusat untuk merevisi aturan tersebut agar lebih fleksibel dalam membiayai dua program strategis ini," tutup Yan.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Pelajar di Tanah Papua Tolak Program Makan Bergizi Gratis, Desak Prabowo Beri Pendidikan Gratis