MK Siapkan Sidang Putusan Final Sengketa Pilkada 2024

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menyusun putusan untuk sejumlah perkara sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. 

MK menjadwalkan sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada pada Senin, 24 Februari 2025. 

Sebanyak 40 perkara telah dinyatakan lanjut oleh MK berdasarkan sidang pembacaan ketetapan beberapa waktu lalu.

Baca juga: Jelang Putusan Pilkada, Ketua MK Minta Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Juru bicara MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, mengatakan bahwa salah satu persiapan yang dilakukan adalah membahas 40 perkara tersebut per panel. 

"Giat MK saat ini menyiapkan putusan, rapat-rapat panel, dan persiapan RPH (rapat permusyawaratan hakim)," kata Enny, Selasa (18/2/2025).

Seperti diketahui, dalam menangani perkara-perkara sengketa Pilkada, MK menggunakan sistem panel, di mana terdapat tiga panel yang masing-masing diisi oleh tiga hakim konstitusi.

Hasil pembahasan di setiap panel kemudian akan dibawa ke RPH yang dihadiri oleh sembilan hakim. 

"Ya, dibahas dulu di masing-masing panel hasil sidang pembuktian kemarin. Setelah itu dilaporkan ke RPH," jelasnya.

Di dalam RPH, 40 perkara sengketa Pilkada 2024 akan dibahas satu per satu hingga dibuat putusannya. 

"Di RPH dibahas satu per satu (perkara sengketa Pilkada)," imbuh Enny.

Sebelumnya, pelantikan kepala daerah akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Sebanyak 481 kepala daerah akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Setelah pelantikan, para kepala daerah tersebut akan mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, akan ada pembekalan gelombang kedua khusus untuk daerah yang masih bersengketa di MK. 

Ia belum menyampaikan terkait waktu pembekalan lanjutan tersebut. 

"Jadi nanti akan ada pembekalan selanjutnya berdasarkan keputusan MK bagi yang masih bersengketa di MK," kata Bima dalam konferensi pers usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

Baca juga: Pengamat Curiga DPR Berupaya Kendalikan Mahkamah Konstitusi Melalui Revisi Tata Tertib