Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemkot dan DPRD Surabaya Siapkan Anggaran Rp1 Triliun

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, uji coba MBG di Surabaya akan terus dievaluasi dan disempurnakan. 

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," tuturnya.

Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Makanya, apabila Juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan. “Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah,” kata Yusuf.

Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah. “Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN,” terangnya.

Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

“PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," kata Adi.

Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan. "Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," sebut Adi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya. 

"Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," katanya.

lihat foto