Komisi Muncikari dan Tarif Kencan Pelajar di Makassar hingga Terancam Penyakit Menular

"Jadi Itu sudah diserahkan ke kami karna anak di bawah umur," kata Kepala UPTD PPA Makassar, Muslimin dikonfirmasi, Kamis (14/9/2023) siang.

"Sekarang kita pendalaman terhadap kasusnya karena ini masih berproses hukum, jadi karena anak-anak kita lindungi," sambungnya.

Selain proses assessment kata dia, juga dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ketiganya untuk mengantisipasi adanya penyakit menular.

"Terus kita lakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan anak-anak ini tidak terjangkit penyakit menular. Dikhawatirkan jangan sampai sudah terlalu jauh," bebernya.

Baca juga: Jajaran Polresta Kendari Amankan Pelaku Prostitusi Online, 5 Orang Jadi Tersangka

Sebelumnya diberitakan, Polisi menyerahkan tiga pelajar yang terlibat kasus prostitusi online via aplikasi aplikasi Michat ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Makassar.

Hal itu dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar tidak menemukan adanya bukti kuat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus itu.

"Memang benar mereka diamankan pihak Polsek Rappocini karena adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang itu, dan diserahkan ke kami," ujar Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Ridwan JM Hutagaol kepada wartawan, Kamis (14/9/2023) siang.

Namun setelah didalami oleh penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, lanjut Ridwan, tidak ditemukan adanya bukti TPPO.

"Namun disaat pemeriksaan yang dijual (korban) itu tidak terjadi, maksudnya tidak ada transaksi. Karena itu kita serahkan ke UPTD PPA Makassar," ujarnya.

UPTD PPA Makassar Singgung Soal Pendidikan

Tiga pelajar yang terlibat dalam kasus prostitusi online via aplikasi Michat, akan kembali melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah.

Hal itu diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar, Muslimin.

Menurutnya, ketiga anak yang berhadapan dengan hukum itu, harus tetap terpenuhi hak-hak dasarnya.

Termasuk didalamnya adalah hak pendidikan.

"Justru itu kenapa harus dilimpahkan ke PPA, karena kita ingin pastikan, selama anak berkonflik dengan hukum, berhadapan dengan hukum, itu tetap kita jamin keterpenuhan hak-hak dasarnya, termasuk pendidikan," kata Muslimin kepada tribun, Kamis (14/9/2023) sore.

Baca juga: Mira Hayati Pengusaha Tajir Melintir di Makassar: Hobi Beli Emas Tiap Jumat, Pernah Jadi Biduan

Pihaknya pun mengaku telah mengkoordinasikan dengan pihak sekolah untuk melanjutkan pendidikanke tiga anak itu.

"Kita sudah kordinasikan dengan pihak sekolahnya. Jadi masih dalam layanan Unit PPA, kita sudah koordinasikan dengan pihak sekolahnya untuk memastikan anak ini tidak terputus sekolahnya," jelasnya. (tribun network/thf/TribunTimur)