Massa PDIP Geruduk Kantor DPD Surabaya, Sarat Kepentingan

Namun DPP bukannya menyelesaikan dengan memberikan solusi, dua hari setelah pertemuan atau 6 Februari 2013, DPP malah menerbitkan surat instruksi ditandatangani Sekjen Tjahjo Kumolo. Isinya, melarang massa dan kader PDIP menggelar unjuk rasa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.

Ali Mudji yang juga Wakil Ketua DPD PDIP Jatim ini membenarkan adanya surat kritik terhadap DPD yang disampaikan DPC ke DPP. Dia juga membenarkan adanya pertemuan dengan DPP dengan pimpinan DPC dan DPD.

”Makanya kita minta DPP segera menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut. Apalagi saya dengar, sore tadi DPP menggelar rapat,” imbuh politisi asal Tuban ini.

Hingga pukul 18.30 WIB, satgas PDIP masih berjaga di semua titik area kantor DPD PDIP Jatim. Jumlahnya sekitar 60 orang. Sedangkan aparat kepolisian ditarik ke markasnya.

Sementara itu, aksi di DPD PDIP Jatim berimbas di Lamongan. Sekitar 150 orang mengatasnamakan warga PDIP dan juga Pedagang Pasar Tradisional Babat Bersatu (PPTBB) mendatangi kantor DPC PDIP Lamongan di Jalan Kusuma Bangsa Gg Kertanegara, Kamis sore. Mereka meminta Ketua DPC PDIP Saim mundur.

Katua PAC Sambeng, Samsuri mewakili massa menyatakan Saim diminta bertanggungjawab terkait adanya massa PDIP berunjuk rasa ke Surabaya. "Karena sudah ada larangan dari DPP agar massa di daerah tidak turut serta ikut persoalan di DPD PDIP Jatim," tegas Samsuri.

Massa juga minta Ketua DPC PDIP Saim ikut bertanggungjawab menarik massa yang ikut demo ke Surabaya. "Jika tidak ditarik mundur, maka Saim yang harus turun," katanya.

Satu jam kemudian, Saim menemui massa.

"Saya sudah menjaga Lamongan sejak tadi pagi agar jangan ada massa ikut demo ke Surabaya," jawabnya.

Namun jawaban itu tak bisa diterima dan Saim kembali masuk Kantor DPC dan tak kembali lagi menemui massa. Massa membubarkan diri sembari sebagian di antara mereka menyegel kantor.