Direktur PT Poso Energi Marah di DPRD Sulsel
Direktur Teknik PT Poso Energi, Rahmadi tak kuasa menahan emosi mendapat sorotan bertubi-tubi sejumlah warga Tomoni, Malili
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Direktur Teknik PT Poso Energi, Rahmadi tak kuasa menahan emosi mendapat sorotan bertubi-tubi sejumlah warga Tomoni, Malili, Luwu Timur saat terlibat rapat dengar pendapat komisi D, DPRD Sulsel, Makassar, Senin (28/5/2012).
Rahmadi, pemerintah daerah Malili Halsen, belasan warga Malili, dan anggota Komisi D DPRD Sulsel saling sorot terkait dampak Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang membelit warga Malili.
Rahmadi dialamatkan sebagai sosok yang bertanggungjawab terhadap puluhan kepala keluarga (KK) yang terkena dampak SUTET. Namun Rahmadi mengaku pihaknya sudah mengeluarkan dana ganti rugi untuk warga di area SUTET sepanjang 210 KM itu.
"Anda jangan keras-keras begitu ya, kalau anda keras, saya juga mau keras ini, saya juga bisa keras. Sekarang biarkan PLN juga bicara, masak PT Bukaka saja," kata Rahmadi dengan suara tinggi sambil menunjuk-nunjuk salah seorang warga korban SUTET, Tomoni Agus Melas.
Agus Melas menjadi sasaran kemarahan lantaran menuding Rahmadi tidak jelas dalam memberi ganti rugi. Bahkan menurut Agus, banyak warga korban SUTET tidak mendapat ganti rugi.
Parahnya lagi, Rahmadi ditemukan bersekongkol pemda setempat untuk membungkam warga dengan mengerahkan TNI, Polri dan Satpol PP.
"Kami curiga kalian ini, kenapa di sini tiba-tiba beda pendapat, padahal di kampung anda sekongkol menghadang warga. Anda mesra di sana melawan warga," kata Agus sambil menunjuk Rahmadi yang duduk berdampingan Pemda Malili Halsen.
Mendengar sorotan Agus, Rahmadi mengatakan, pihaknya sudah membayar ganti rugi atas konsultasi Pemda. Sampai saat ini pihaknya sudah membayar 25 KK (total korban 40 KK). Namun Halsen balik membantah pengakuan Rahmadi.
"Awalnya anda memang baik tapi lama kelamaan anda jalan sendiri. Mestinya anda konsultasi kepada kami," bantah Halsen.
Mendengar kesemrawutan direktur anak perusahaan PT Bukaka dan warga tersebut, pimpinan rapat Adil Patu yang juga Komisi D DPRD Sulsel meminta kedua belah pihak berdamai dengan mencari titik temu.
"Kita berharap seperti itu, soalnya 25 KK ini apakah bisa dikasih kompensasi sesuai dengan yang lainnya. Kalau bahas SUTET itu harus ada amdalnya," kata Adil.
Baca juga:
