PSI DIY Bicara soal Serangan Masif Kehormatan Jokowi-Gibran hingga Minta Roy Suryo Cs Ditangkap

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY menduga tindakan yang dilakukan Roy Suryo Cs adalah serangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Diyakini tujuannya untuk menyerang kehormatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran melalui isu ijazah palsu, baik di media sosial maupun media massa lainnya.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, Kami dari DPW PSI DIY mendesak Kepolisian segera menangkap dan memproses secara hukum Roy Suryo Cs," pungkas Ketua DPW PSI DIY, yang juga menjabat Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPP PSI, Kamaruddin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/10/25).

 
Kamaruddin menekankan, bahwa isu ijazah palsu yang menerpa Jokowi telah berulang kali terbantahkan oleh lembaga-lembaga resmi negara.

"Setelah beberapa putusan pengadilan menolak gugatan terkait ijazah Pak Jokowi, pihak UGM menyatakan ijazah Pak Jokowi asli dan pihak Kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli," ujarnya.

Menurutnya, ijazah tersebut dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM berdasarkan bukti proses belajar dan mengajar yang telah ditempuh Jokowi. 

Baca juga: Kondisi Jokowi Usai Absen HUT TNI hingga Tawaran Obat Manjur Ala Dokter Tifa

Dengan adanya penegasan dari lembaga pendidikan, peradilan, dan kepolisian, ia menilai Roy Suryo Cs telah kehilangan legitimasi publik terkait isu tersebut.

Namun, Kamaruddin menyayangkan, ketika kelompok Roy Suryo Cs seakan tidak berhenti sampai di situ, bahkan terkesan mengalihkan serangan masifnya.

Yakni, dengan menyasar kehormatan keluarga Presiden, khususnya terkait ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, yang diklaimnya valid, berdasar bukti-bukti penunjangnya.

"Pihak Singapore (MDIS) telah menyatakan Wakil Presiden Gibran pernah kuliah di sana. Gibran adalah mahasiswa penuh waktu di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dari tahun 2007 hingga 2010," urainya.

Susno Duadji: Ranah Penentuan Keaslian Ijazah Ada di PTUN

Eks Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji merespons kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menilai, langkap pihak kepolisian sudah tepat dalam menangani perkara tersebut. 

Pihak kepolisian, katanya, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan ijazah sang mantan presiden asli atau sah. 

"Baik, kita hargai hasil kerja Polri ya, baik itu markas besar maupun Bareskrim yang telah menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi identik. Tapi, identik itu bukan berarti asli, bukan berarti sah. Itu kesimpulan yang bagus sekali," kata Susno seperti dikutip dari TV One pada Sabtu (4/10/2025). 

Ia menjelaskan kesimpulan Bareskrim yang menyebut 'identik' hanya sebatas membandingkan kesamaan fisik atau data, bukan menetapkan keabsahan secara hukum. 

Ranah penentuan keaslian ijazah bukan berada di tangah kepolisian, melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Sebab, hal itu berkaitan dengan produk administrasi negara. 

"Di mana ranahnya? Itu masalah administrasi, harus digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memang tugasnya menyelidiki masalah produk-produk administrasi dari pejabat administrasi negara. Di situ lah peradilannya. Jadi, jelas kalau di Polda Metro tidak akan bisa jalan," jelasnya. 

Susno menilai wajar jika saat ini kasus ijazah Jokowi terkesan mandek karena objek permasalahannya belum bisa dibuktikan keasliannya. 

"Objek yang menjadi masalah itu tidak bisa dibuktikan asli atau tidak, kemudian markas besar jelas benar dia mengambil kesimpulan dengan ijazah pembanding. Kesimpulannya bukan asli, bukan sah tetapi identik. Nah, untuk membuktikan asli atau sah dimiliki Pak Jokowi itu adalah produk administrasi negara, ya gugat lah di PTUN," katanya. 

Respons Jokowi Mania

Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan menilai pernyataan Susno patut dihargai. 

Akan tetapi, ia menekankan bahwa laporan yang dibuat bukan semata soal ijazah, tetapi terkait dugaan pencemaran nama baik. 

"Itu kan haknya Pak Susno bicara begitu. Kan, Pak Susno sudah tidak lagi menjadi Kabareskrim, sebagai pengamat lah. Ya kita menghargai itu tanggapannya."

"Kita secara akal sehat saja lah, bahwa ini bukan saja masalah ijazah itu sendiri yang dituntut ini kan ada masalah pencemaran nama baik. Di situ ada juga kan, ada pasal juga UU ITE yang juga dilampirkan juga di sana. Jadi kita lihat bagaimana penyidik ini bisa menyimpulkan dan bisa gelar perkara gitu," pungkasnya. 

Roy Suryo Cerita Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU, Yakin 99,99 Persen Ijazah Jokowi Palsu

Mantan Menpora Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu.

Keyakinan ini setelah Roy Suryo yang juga pakar telematika itu memegang 
salinan ijazah kuliah Mantan Presiden Jokowi.

“Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan di buku ini tidak salah. Kami teliti bahannya sama. Sudah saya cek tinggal nanyi keluar. Yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang kami teliti. Ijazah itu 99,99 persen palsu,” ungkapnya saat ditemui di Gedung Umat Islam Solo sebelum bedah buku Jokowi’s White Paper, Jumat (3/10/2025).

Menurut Roy Suryo posisi logo dan teks tidak lazim. Terutama jika dibandingkan dengan ijazah lain.

“Bagaimana posisi cetaknya, posisi logo. Bahwa cetakannya berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Harusnya cetakannya sama,” terangnya.

Roy Suryo mengungkapkan mendapatkan salinan ini sebelum menghadiri aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kamis (3/10/2025).

Salinan ijazah yang dilegalisasi ini digunakan untuk persyaratan calon presiden.

“Kemarin siang sebelum teriak-teriak di mobil komando depan KPK saya paginya ke KPU. Kami mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo yang digunakan mendaftar menjadi calon presiden 2019. Kami masih menagih lagi 2014,” tutur Roy.

Baca juga: Gugatan Perdata Ijazah Gibran Senilai Rp 125 Triliun Masuk Tahap Mediasi Kedua di PN Jakpus

Menurutnya, salinan ijazah yang dilegalisasi hanya dapat digunakan untuk sekali.

Dengan begitu semestinya legalisasi ijazah untuk syarat calon presiden tahun 2014 berbeda dengan 2019.

"Karena tidak mungkin ijazah yang dilegalisasi sekali itu digunakan beberapa kali. Kalau digunakan ada batasnya. Kami akan cek benarkah dekan yang melegalisasi adalah orang yang ada pada saat itu. Yang 2019 sudah benar. Pak dr. Budiadi,” ungkapnya.

Ia mengaku mengantongi ijazah beberapa alumni lain yang lulus bersamaan dengan Jokowi.

Menurutnya, ijazah Jokowi tidak identik dengan ijazah lain.

“Dibandingkan Fronojiwo (1115), dengan almarhum Hari Mulyono (1116), Sri Murtiningsib (1117) itu beda. Padahal 3 nama tadi sama persis logonya. Yang saya lihat di KPU juga meleset,” terangnya.

Pengamat Bonatua Silalahi Klaim Peroleh Salinan Ijazah Jokowi dari KPU

Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, mengklaim telah memperoleh salinan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bonatua menyebut awal mula dirinya memperoleh salinan tersebut setelah meminta ke KPU pada 3 Agustus 2025 lalu.

Namun, hingga akhir Agustus, permintaan Bonatua itu tidak pernah direspons oleh KPU.

Alhasil, pada 24 Agustus 2025, ia melakukan somasi ke KPU. Setelah itu, pihak KPU baru merespons permintaan Bonatua tetapi berujung ditolak.

KPU, kata Bonatua, menolak permintaan tersebut dengan alasan ijazah Jokowi bersifat rahasia berdasarkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Rahasia.

Diketahui, aturan KPU itu berujung dicabut pada 16 September 2025 setelah menuai kritik dari publik karena dinilai melanggar prinsip transparansi.

"Jadi, setelah tanggal 3 (Agustus 2025), saya mengajukan (meminta ijazah Jokowi) ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU Pusat, ternyata tidak dijawab-jawab sampai lama."

"Sehingga, akhirnya pada 24 Agustus, saya somasi. Akibat somasi saya, tanggal 25 Agustus akhirnya dijawab, tetapi dia bilang ijazah ini rahasia dengan mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 371," katanya dikutip dari YouTube iNews, Jumat (3/10/2025).

Bonatua mengungkapkan setelah itu, penolakan itu dilaporkannya ke pakar telematika, Roy Suryo. 

Kemudian, usai aturan dicabut, KPU disebut Bonatua meminta waktu untuk menjawab permintaan meminta salinan ijazah Jokowi.

Singkat cerita, permintaan Bonatua pun akhirnya direspons oleh KPU pada Rabu (1/10/2025) dan berujung dirinya diberi salinan ijazah Jokowi oleh KPU.

"Makannya jawab semalam kasih email dan saya diundang hari ini (Rabu) untuk memenuhi panggilan mereka dan memberikan ijazah yang saya minta," katanya.

Salinan Ijazah Jokowi, Kemenangan bagi Rakyat

Bonatua menyebut diperolehnya salinan ijazah asli Jokowi dari KPU merupakan kemenangan bagi masyarakat Indonesia.

"Bagaimanapun ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan bagi rakyat," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bonatua turut memperlihatkan salinan ijazah Jokowi yang diperolehnya dari KPU.

Dia mengatakan dokumen itu merupakan salinan ijazah Jokowi yang digunakan saat mendaftarkan seabgai capres di Pilpres 2019.

Ia menyebut sebenarnya turut ingin meminta salinan ijazah Jokowi saat mendaftar capres 2014.

Namun, kata Bonatua, dokumen tersebut kini tengah dicari oleh KPU.

"Sebenarnya, saya meminta tiga (salinan ijazah Jokowi) yang pertama yaitu ijazah (saat Jokowi mendaftar sebagai capres) 2014 dan 2019. Tapi KPU bilang, mohon maaf yang 2014 lagi dicari," katanya.

Baca juga: Segera Terbitkan Buku Gibran’s Black Paper, Roy Suryo Cs Bantah Cari Sensasi

Sementara, dalam salinan ijazah Jokowi itu, tampak tidak ada bedanya dibanding dengan ijazah t yang sempat beredar di media sosial dan ketika diperlihatkan oleh Baresrkim Polri beberapa waktu lalu.

Pada ijazah itu, tampak wajah Jokowi mengenakan kacamata dan memakai jas serta dasi.

Selain itu, Jokowi juga dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 November 1985.

Adapun, menurut Bonatua, yang membedakan adalah adanya bukti legalisir dari UGM untuk keperluan Jokowi mendaftar sebagai capres.

Namun, dia menganggap meski adanya bukti legalisir, salinan ijazah Jokowi itu belum tentu asli.

Bonatua pun menegaskan ijazah yang asli pasti hanya ada satu dan itu dibawa oleh Jokowi.

"UGM itu juga nggak ada (ijazah) yang asli. Asli itu cuma ada satu di dunia. UGM juga hanya punya seperti ini, tapi dia juga lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang meminta legalisir," ujarnya.

(tribun network/thf/TribunJojya.com/TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul PSI DIY Desak Polisi Tangkap Roy Suryo Cs, Ini Alasannya, 

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Susno Duadji Sebut Ijazah Jokowi Belum Terbukti Asli, Polri Tak Berwenang Menyatakannya Sah,