Soroti UU No 6/2014, Iman Syukri Ungkap Tata Kelola Pemerintahan Desa Tak Hanya Bersifat Prosedural

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk lebih mandiri, inovatif, dan mampu membangun ekonomi lokal. 

Namun, menurutnya, masih ada kesenjangan dalam praktik di lapangan.

Hal itu disampaikannya dalam sidang promosi doktor di mana Iman Syukri berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pengembangan Ekonomi Lokal" dalam sidang terbuka di Universitas Indonesia (UI). 

Gelar ini membuat Iman dijuluki sebagai "doktor desa" karena fokus kajiannya pada tata kelola pemerintahan desa.

Awalnya, Iman menyebut disertasi ini lahir dari kegelisahan akademiknya mengenai governance dan pemerintahan desa di Indonesia. 

“Disertasi ini wujud kegelisahan akademik saya tentang governance dan pemerintahan desa di Indonesia,” kata Iman di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (3/10/2025).

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk lebih mandiri, inovatif, dan mampu membangun ekonomi lokal. 

Namun, menurutnya, masih ada kesenjangan dalam praktik di lapangan.

“Namun realitas di lapangan yang masih menunjukkan dua wajah ganda desa. Ada desa yang berhasil menjadi teladan tata kelola, tetapi ada pula desa yang tertinggal, bahkan terjebak dalam persoalan hukum dan birokrasi yang tertutup,” ujarnya.

Dalam penelitiannya, Iman mengkaji tiga desa: Panggungharjo (Bantul, Yogyakarta), Kutuh (Badung, Bali), dan Waturaka (Ende, Nusa Tenggara Timur). 

Ketiga desa ini dipilih karena menunjukkan kombinasi unik antara inovasi tata kelola, teknologi, penguatan kelembagaan, dan peran budaya lokal.

Hasil risetnya menemukan bahwa tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga berinteraksi dengan budaya lokal, kepemimpinan adat, serta partisipasi masyarakat. 

“Konsep ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dalam memperkaya teori governance sekaligus kontribusi praktis dalam memberikan model pembangunan desa yang lebih relevan, inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Sidang promosi doktor dipimpin oleh Teguh Kurniawan, dengan promotor Retno Kusumastuti Hardjono, ko-promotor Achmad Lutfi, serta anggota tim promotor Anwar Sanusi, Agus Pramusinto, Irfan Ridwan Maksum, Andreo Wahyudi Atmoko, dan Fibria Indriati Dwi Liestiawati.

"Tim penguji Universitas Indonesia memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam program bidang studi Ilmu Administrasi, dengan yudisium sangat memuaskan," kata Teguh membacakan hasil keputusan.