Naik Status, 431 Desa di NTB Kini Tinggalkan Julukan Desa Tertinggal

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak 431 desa di NTB berubah status dari tertinggal menjadi berkembang, maju, hingga mandiri.

Desa berstatus tertinggal adalah desa yang memiliki tingkat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah dibandingkan dengan desa lainnya.

Status ini ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Ketua Umum Indonesian Social Sustainability Forum Sudarmanto, mengatakan terdapat peningkatan jumlah desa yang dibina sejak penghargaan ini dilakukan pertama kali pada tahun 2022, yang kala itu berjumlah 93 desa. 

Upaya pembangunan desa itu dilakukan melalui Program Partisipasi Desa (PPD) yang mengembangkan dan memberdayakan masyarakat.

Percepatan pembangunan desa melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis musyawarah warga.

Setiap desa menentukan prioritas programnya sendiri sesuai kebutuhan lokal. Meliputi bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur dasar.

Pelaksana program disepakati bersama untuk menjamin transparansi dan kualitas. Selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah desa.

PPD  sejak 2017 masuk dalam Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa. 

Pada 2024 lalu, anggaran yang dialokasikan untuk PPD berjumlah sekitar Rp1,83 miliar, berfokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

“Berkontribusi mengubah desa tertinggal menjadi berkembang, kemudian menjadi maju, dan mandiri,” ujar Sudarmanto.

Kepala Desa Adu, Alwi H. Arsyad mengatakan PPD membantu masyarakat Desa Adu dalam memenuhi kebutuhan prioritas

“Bermanfaat untuk pembangunan desa,” kata Kepala Desa Adu, Alwi H. Arsyad, pada Kamis (2/10/2025).

Pada PPD tahun 2025, masyarakat Desa Adu merencanakan program kesehatan yang terdiri dari perbaikan lapangan olahraga, jamban keluarga, dan pelengkapan alat kesehatan pondok bersalin desa (polindes). 

Di sektor ekonomi, mereka berencana melakukan pengadaan alat pertanian berupa traktor tangan (hand tractor) dan mesin semprot. 

Sedangkan untuk sektor pendidikan, mereka akan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta pengadaan alat marawis.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com