Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan Komprehensif Peningkatan SDM Menuju Indonesia Maju 2045

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permasalahan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih dipengaruhi berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, penguasaan teknologi, hingga kondisi sosial.

Di sektor pendidikan misalnya, masih ditemukan adanya keterbatasan kualitas dan kesejahteraan guru, minimnya infrastruktur, serta disparitas akses teknologi menjadi hambatan serius.

Dari aspek kesehatan sendiri, masih ditemukannya gizi buruk dan keterbatasan pelayanan kesehatan di sejumlah daerah di indonesia.

Baca juga: Kopassus dan Krakatau Steel Group Gelar Pelatihan Kepemimpinan di Serang Banten

Perwakilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan X Lembaga Administrasi Negara (LAN), Hadi Pranata, saat memaparkan policy brief bertema “Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing Global Untuk Mewujudkan Indonesia Maju”, menyampaikan, sangat dibutuhkan adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan rendahnya kualitas SDM Indonesia.

“Kondisi sosial juga tak kalah penting, ketimpangan kesempatan kerja antara pusat dan daerah juga memperburuk disparitas pembangunan manusia. Selain itu, lemahnya penguasaan teknologi di bidang informasi, komunikasi, transportasi, medis, pangan, energi, hingga pertanian, keempat aspek tersebut dinilai mempengaruhi kemampuan SDM untuk memenangkan persaingan global,” ungkapnya dikutip Jumat (3/10/2025).

Dalam kajian lebih lanjut, peserta PKN II Angkatan X menelaah dan mengkritisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Dari telaah tersebut ditemukan sejumlah kelemahan, antara lain hanya berfokus pada pengaturan kurikulum, sehingga kebijakan ini dinilai belum komprehensif.

Materi muatan juga belum mencakup isu disparitas, kondisi sosial, kesehatan, serta penguasaan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis, peserta PKN II Angkatan X merekomendasikan agar pemerintah melakukan pergantian sari kebijakan tersebut, mengingat adanya perubahan kelembagaan dan nomenklatur yang membuat regulasi tersebut tidak lagi relevan.

Baca juga: Kemenpora Gelar Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dalam Rumah Tangga di Bali

Kemudian, merekomendasi kebijakan baru dengan memasukkan isu strategis terkait disparitas, kondisi sosial, kesehatan, dan penguasaan teknologi, sehingga mampu menjawab tantangan peningkatan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing global.

Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyambut baik rekomendasi kebijakan tersebut.

Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita ke IV yaitu memperkuat sumber daya manusia yang berdaya saing global.

Ia bonus demografi menjadi salah satu potensi besar yang perlu dikelola dengan baik, agar dapat membangun SDM yang unggul dan mampu bersaing di ranah global.

“Di Birokrasi sendiri, ada lebih dari 60 persen diisi oleh pegawai generasi Y dan Z yang memerlukan perhatian khusus, karena tonggak kepemimpinan birokrasi kedepan ada pada mereka, oleh karenanya, sebagai seorang pemimpin kita perlu menyiapkan suksesor dan calon-calon pemimpin birokrasi yang akan datang,” kata Taufiq.

Generasi Y atau milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981-1996, sedangkan Generasi Z merupakan individu yang lahir antara tahun 1997-2012.