Keracunan MBG Disebut Hanya 0,00017 Persen, DPR: Ini Soal Nyawa, Bukan Angka

Ringkasan Utama

Presiden Prabowo menyebut angka keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya 0,00017 persen. DPR mempertanyakan sumber data dan menegaskan bahwa keselamatan anak-anak tidak bisa direduksi menjadi statistik.

  
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut angka keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya 0,00017 persen. 

Menurut Edi, keselamatan anak-anak tidak bisa dibandingkan dengan statistik.

“Bapak jangan kasih informasi kepada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana ini?” kata Edy dalam rapat kerja bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Politisi PDIP itu menilai bahwa pernyataan tersebut berisiko mencederai perasaan rakyat, terutama para orang tua yang anaknya terdampak.

“Tidak boleh, Pak. Keselamatan rakyat, zero korban,” tegasnya.

Edy juga mendorong agar Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata kelola MBG segera diterbitkan. Ia menilai tanpa regulasi yang jelas, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah akan tersendat.

“Bayangkan, 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh Indonesia. Kalau Anda nggak punya Perpres, bagaimana Anda mau melibatkan kementerian dan pemda?” ucapnya.

“Ini mau sampai kapan ini turunnya? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali,” sambung Edy.

Baca juga:  Anggota DPR: Ada SPPG MBG Isinya Anak, Istri dan Keponakan

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat.

Prabowo mengakui adanya kasus keracunan, namun menyebut persentasenya sangat kecil.

“Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makanan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” ujar Prabowo dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Jika angka 0,00017 persen itu dihitung dari 30 juta penerima manfaat, maka jumlah kasus keracunan seharusnya hanya sekitar 51 anak.

Padahal, data resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 6.517 kasus hingga akhir September 2025. Bahkan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan total 8.649 anak terdampak, dengan 3.289 kasus baru dalam dua pekan terakhir.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut bahwa kegagalan sistemik dalam pengawasan dapur MBG telah mengubah program gizi menjadi sumber trauma.

“Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, antrean panjang di rumah sakit, keresahan orang tua, dan trauma makan MBG adalah bukti nyata bahwa program ini gagap mencapai tujuan,” ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).